Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menyoroti pandangan yang kurang tepat terkait regulasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) oleh ormas keagamaan.
Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association Hendra Sinadia tak mempermasalahkan pemberian izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan, alias ormas keagamaan .
Adapun dalam Pasal 83A PP 25/2024, memang tertulis penawaran prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diberikan kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. 'Mau BUMN, BUMD, dia artis, atlet, semua bisa, asal memenuhi persyaratan. Ormas juga begitu, yang penting syaratnya diatur undang-undang. Apa syaratnya, banyak sekali. Masalah keahlian, ya sama. Nanti pasti ada ahli-ahlinya, ahli lingkungan, ahli pertambangan,' tutur dia.
Setelah sistem ekologis di atasnya dibabat dan dibuka, operasional tambang akan membongkar tubuh bumi di bawahnya untuk diambil mineral atau batu bara-nya. Kemudian akan menyisakan lubang-lubang tambang di wilayah tersebut. Semua proses ini, lanjut Rere, adalah ancaman untuk kualitas lingkungan dan sumber-sumber penghidupan masyarakat.
Bagi pemain tambang lama, menunggangi konsesi ini menguntungkan lantaran prioritas pertambangan untuk ormas tidak harus mengikuti skema lelang sebagaimana mekanisme mendapatkan WIUPK untuk badan usaha lainnya. Sementara, ormas keagamaan akan menerima dampak negatif jika dalam pelaksanaan operasi tambang ada campur tangan pemain lama.
PBNU Ormas Keagamaan Ormas Tambang
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Izin tambang ormas: Suara akar rumput Nahdliyin tolak PBNU kelola tambang batubaraKeputusan ormas Nahdlatul Ulama menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang batubara menuai kritik dan kontroversi dari kalangan akar rumputnya sendiri. Kekecewaan atas keputusan itu mengemuka dari Desa Wadas, Jawa Tengah, di mana mayoritas warga yang juga Nahdliyin telah merasakan pahitnya menjadi korban tambang.
Baca lebih lajut »
Dapat Izin Tambang Seumur Cadangan, Segini Isi Perut Tambang FreeportPemerintah memastikan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) bakal mendapat perpanjangan operasi tambang sampai cadangan habis.
Baca lebih lajut »
Tambang: Presiden Jokowi beri izin tambang untuk ormas keagamaan – Apa saja masalah di baliknya?Presiden Joko Widodo telah meneken aturan yang membolehkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk memiliki izin pengelolaan tambang. Namun aturan itu dikritisi oleh berbagai pihak lantaran dituding bermotif politik, dapat memicu konflik horizontal, hingga memperburuk kerusakan lingkungan akibat tambang.
Baca lebih lajut »
Ormas Dapat Izin Tambang, PP Muhammadiyah Masih Pertimbangkan Sisi Positif NegatifnyaPemerintah memberikan izin tambang atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada organisasi kemasyarakatan
Baca lebih lajut »
Terbitkan Izin Usaha Tambang untuk Ormas Keagamaan, Apakah Jokowi Bisa Dimakzulkan?Presiden Joko Widodo diduga melanggar undang-undang dan berpotensi dimakzulkan karena menerbitkan izin usaha tambang untuk ormas keagamaan.
Baca lebih lajut »
Komentar Menag Era SBY-Jokowi Ormas Keagamaan Bisa Dapat Izin TambangPemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan harus berbasis pada penerapan nilai keadilan, keterbukaan, profesionalitas, dan tanggung jawab
Baca lebih lajut »