Istana: Tidak Ada Timsus Pemilihan Kepala Otorita IKN Sindonews BukanBeritaBiasa .
KSP Kawal Pembangunan IKN untuk Lindungi Hak Masyarakat Adat
"Tidak ada tim seleksi khusus. Semua diserahkan kepada Presiden untuk menimbang dan memutuskan," ujar Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong kepada MNC, Kamis . Wandy menegaskan bahwa pemilihan Kepala Otorita IKN menjadi kewenangan mutlak Presiden Jokowi. Sebab jabatan tersebut setingkat menteri."Ya tentu menjadi hak prerogatif Presiden untuk memastikan," kata dia.Soal Kepala Otorita IKN Nusantara, Ngabalin: Kalau Presiden Pilih Ahok, Jangan Resah dan Gatal
Sejumlah nama kandidat Kepala Otorita IKN sudah bermunculan. Mulai dari Eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Eks Wali Kota Surabaya yang juga Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Terkait nama-nama tersebut, KSP mengaku tidak masalah dengan mereka."Bursa di publik ya boleh-boleh saja tentunya. Makin banyak nama-nama dengan reputasi yang baik, tentu makin bagus,"pungkas Wandy.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pimpinan DPD Berharap Kepala Otorita IKN dari Putra Daerah Kalimantan“Siapa yang ditunjuk presiden kami taat. Tapi kalau bisa putra daerah yang bisa menyumbangkan pemikirannya. Karena dia memahami betul daerah Kalimantan,'
Baca lebih lajut »
Soal Kepala Otorita IKN Nusantara, Ngabalin: Kalau Presiden Pilih Ahok, Jangan Resah dan GatalTenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif dalam menentukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara....
Baca lebih lajut »
Ngabalin: Siapapun yang Dipilih Presiden Jadi Kepala Otorita IKN, Semua Harus TerimaJokowi memilih waktu dua bulan untuk menentukan sosok Kepala Otorita IKN. Kriteria Kepala Otorita IKN yang diingingkan Jokowi yakni, kepala daerah dan memiliki latar belakang arsitek.
Baca lebih lajut »
Mendagri Gelar Raker Bersama Ketua KPK, LKPP dan Kepala DaerahMendagri menggelar rapat bersama Ketua KPK, Kepala LKPP, kepala daerah serta Ketua DPRD se-Indonesia. Selengkapnya 👇🏻 Mendagri
Baca lebih lajut »
Korupsi Kepala Daerah dan Jerat Partai Politik - Opini - koran.tempo.coKurnia Ramadhana, peneliti hukum Indonesia Corruption Watch, mencoba mengurai fenomena korupsi kepala daerah dan kaitannya dengan partai politik. Opini KoranTempo
Baca lebih lajut »