Istana melihat tidak ada persoalan dengan revisi UU Kementerian Negara, sementara akademisi menilai bukan prioritas.
Suasana rapat pleno Badan Legislasi DPR terkait revisi UU Kementerian Negara dan UU Keimigrasian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis .
Padahal, RUU Kementerian Negara baru bisa diusulkan kepada pemerintah jika sudah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna. RUU Kementerian Negara juga baru bisa dibahas setelah Presiden menyetujui usulan DPR yang ditandai dengan penerbitan surat presiden.menjadi RUU inisiatif DPR. ”Mudah-mudah secepatnya jadi.
Dengan demikian, revisi UU Kementerian Negara dibutuhkan untuk bisa memperluas kerja kabinet sebagai pembantu Presiden. Revisi juga untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas. ”Jika itu yang terjadi, kabinet tidak akan bekerja efektif. Semangatnya seolah hanya untuk menggarong uang negara demi memuaskan koalisi politiknya,” ujarnya.
Kantor Staf Presiden Utama Berita Aktual Revisi Uu Kementerian Negara
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
NasDem Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara Harus Libatkan PublikREVISI Undang-Undang Kementerian Negara RUU Kementerian Negara disebut harus menampung pandangan dan pendapat publik
Baca lebih lajut »
Panja RUU Kementerian Negara Sepakat Mengubah Beberapa PasalPANITIA Kerja Panja Rancangan Undang-undang Kementerian Negara RUU Kementerian Negara sepakat untuk mengubah sejumlah pasal
Baca lebih lajut »
Jumlah Kementerian Bisa Diatur Presiden, RUU Kementerian Negara Resmi Jadi Inisiatif DPRBerita Jumlah Kementerian Bisa Diatur Presiden, RUU Kementerian Negara Resmi Jadi Inisiatif DPR terbaru hari ini 2024-05-16 12:58:37 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Revisi UU Kementerian Negara, Anggota Baleg Harap Presiden Minta Pendapat DPR Soal Jumlah KementerianSturman lantas mempermasalahkan mengenai frasa efektivitas yang diberikan kepada Presiden nanti dalam menentukan jumlah Kementerian.
Baca lebih lajut »
PDIP Usul Pelibatan DPR dalam Penentuan Kementerian di Revisi UU Kementerian NegaraPDIP usulkan DPR dilibatkan dalam menentukan jumlah kementerian di revisi UU Kementerian Negara
Baca lebih lajut »
DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Bantu Prabowo Tambah Kementerian Jadi 40 Pos?Ia menjelaskan, jika UU Kementerian Negara direvisi atas dasar adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah pasal 10.
Baca lebih lajut »