Ngabalin memastikan Presiden Joko Widodo Jokowi tidak ikut campur dalam pemilihan pj gubernur Sumatra Utara
"Sama sekali tdk ada unsur politik tentang siapa calon gubernur di pilgub dan lain-lain," ujar Ngabalin saat dihubungi, Minggu, ."Penting kami dari Kantor Staf Presiden harus menegaskan proses ini adalah murni tata kelola pemerintahan yang diatur oleh Kemendagri," jelasnya.
Hassanudin juga mendapat jabatan baru sebagai Pj Gubernur NTB. Hassanudin menggantikan Lalu Gita Ariadi yang dicopot oleh Menteri Dalam Tito Karnavian. PRESIDEN Joko Widodo disebut tidak ingin program iuran Tapera diberlakukan segera. Presiden ingin mendengar aspirasi masyarakat lebih dulu soal program tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Nawawi Pomolango Bantah Pergantian Jubir Karena Kritik PimpinanKetua sementara KPK Nawawi Pomolango membatah pergantian juru bicara usai mengkritik pimpinan lembaga antirasuah itu
Baca lebih lajut »
KSP: Pergantian sejumlah Pj Gubernur murni tata kelola pemerintahanTenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden(KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pergantian penjabat (Pj) gubernur sejumlah provinsi murni merupakan tata kelola ...
Baca lebih lajut »
Moeldoko Bantah Istana Kriminalisasi Sekjen PDIP Hasto KristiyantoKEPALA Staf Presiden KSP Moeldoko membantah ada campur tangan Istana dalam kasus hukum yang menyeret Sekretaris Jenderal Sekjen PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristiyanto
Baca lebih lajut »
Istana Bantah Anggapan Sekjen PDIP Diperiksa KPK karena Kritik PemerintahIstana merespons penilaian publik soal pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di KPK yang dinilai bermuatan politis. Kritikan tersebut salah satunya berasal dari pakar hukum tata negara Feri Amsari.
Baca lebih lajut »
Moeldoko Bantah Istana Intervensi Proses Hukum Hasto di KPKMoeldoko menekankan bahwa pemeriksaan Sekjen PDIP Hato Kristiyanto oleh penyidik KPKbukan karena yang bersangkutan belakangan ini vokal dalam mengkritik Istana
Baca lebih lajut »
Moeldoko Bantah Ada Arahan Istana dalam Proses Hukum Hasto PDIPKepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan bahwa pemeriksaan Hasto Kristiyanto oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan karena Hasto vokal mengkritik.
Baca lebih lajut »