Beberapa investor swasta yang telah berkomitmen untuk berinvestasi di IKN Nusantara menghadapi ketidakpastian terkait dengan pemblokiran anggaran pembangunan proyek mereka di tahun 2025. Bank BCA dan Intiland Development tetap berkomitmen untuk menjalankan rencana pembangunan, namun menunggu kesiapan infrastruktur dan kebijakan dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Sejumlah investor swasta yang telah berkomitmen untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara ( IKN ) Nusantara memberikan kabar terbaru mengenai proses pembangunan proyek mereka. Seperti diketahui, anggaran pembangunan ibu kota baru itu diblokir di tahun 2025. Bank swasta terbesar RI, PT Bank Central Asia Tbk. (B BCA ) mengungkapkan bahwa rencana pembangunan kantor cabang bank itu di sana akan senantiasa sejalan dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (O IKN ).
'Pada prinsipnya, BCA senantiasa mengikuti kebijakan pemerintah, regulator, dan otoritas perbankan. Karenanya kami senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan otoritas yang berwenang,' kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn kepada CNBC Indonesia, Selasa (13/2/2025). Ia mengatakan bank milik Grup Djarum itu berkomitmen untuk senantiasa menyediakan layanan keuangan yang berkualitas dan mudah dijangkau bagi seluruh nasabahnya, baik secara online maupun offline. Mengingatkan saja, peletakan batu pertama atau groundbreaking kantor cabang BCA di IKN telah dilakukan pada 12 Agustus 2024. Peletakan batu pertama ini pun menjadi kejelasan terkait rencana BCA yang sebelumnya terus tertunda untuk membangun kantor cabangnya di ibu kota baru. Pada tanggal yang sama, emiten properti PT Intiland Development Tbk. (DILD) yang telah melakukan ground breaking untuk membangun proyek besar yang terdiri atas Grand Whiz Nusantara, Nusantara Quarter, dan Royale Nusantara Golf Resort & Residence. Namun begitu, Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland Archied Noto Pradono mengakui pembangunan dari proyek komersial tersebut saat ini masih menunggu OIKN. 'Ada kriteria dari kesiapan pemerintah yang harus dipenuhi dulu,' kata Archied saat dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (13/2/2025). Sementara itu, proyek Intiland yang menggunakan sistem Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) denga pemerintah juga masih menunggu kesiapan infrastruktur pemerintah.Feasibility study atau studi kelayakan yang dimaksud adalah analisis yang dilakukan untuk menilai kelayakan suatu proyek atau bisnis. Studi ini biasanya dilakukan pada tahap perencanaan proyek. Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan bahwa Anggaran IKN belum ada. 'Anggaran kita diblokir semua. Kok tanya progres gimana sih, anggarannya yang nggak ada,' kata Dody di Komplek Parlemen, Kamis (6/2/2025). Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, pemangkasan anggaran pada Kementerian PU sebesar Rp81,38 triliun
IKN Nusantara Investor BCA Intiland Pembangunan Ketidakpastian Anggaran Pemerintah
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggaran IKN Masih Diblokir, Investor Swasta Tetap Komitmen Bangun IKNMeskipun jadwal pemindahan ASN belum pasti, RS Hermina tetap optimistis. Rumah sakit itu menargetkan pengoperasian 100 tempat tidur pada Februari mendatang.
Baca lebih lajut »
5 Investor Swasta Siap Tanam Duit di IKN Rp 6,49 T, Siapa Saja?Otorita IKN bersiap untuk groundbreaking ke-9 dengan lima investor swasta, total investasi Rp 6,49 triliun.
Baca lebih lajut »
Jamu Perbankan, Otorita Yakinkan Prabowo Bakal Pindah ke IKN 2028Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar pertemuan dengan sejumlah investor perbankan terkemuka di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Cari Investor IKN di Tengah Pemblokiran DanaPemerintah terus mencari investor untuk proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, meskipun anggaran pembangunannya diblokir. Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal BKPM Riyatno menegaskan komitmen untuk menarik investor, terutama di sektor perhotelan dan pendidikan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani telah berkoordinasi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono untuk membahas investasi, dan investor dari Singapura dikabarkan bakal masuk ke IKN.
Baca lebih lajut »
Otorita IKN Pindah Kantor ke IKN Mulai Maret 2025Otoritas Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) akan beralih kantor ke IKN, Kalimantan Timur, pada Maret 2025. Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, mengumumkan rencana perpindahan ini melalui keterangan resmi pada 11 Februari 2025. Semua kegiatan Otorita IKN dan seluruh pegawainya akan berpindah ke Gedung Otorita IKN yang telah selesai dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Rencana perpindahan ini diumumkan setelah IKN kembali menjadi sorotan publik terkait kabar pemblokiran anggaran pembangunannya.
Baca lebih lajut »
Kementerian PU Sasar Pendanaan Jumbo dari Investor Swasta untuk InfrastrukturKementerian Pekerjaan Umum (PU) mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk membiayai pembangunan infrastruktur nasional setelah anggaran 2025 terkena efisiensi. Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan investasi melalui KPBU mencapai Rp 544,48 triliun selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (2025-2029). Keterlibatan sektor swasta diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur.
Baca lebih lajut »