Apa saja hak pekerja yang jadi korban PHK? Simak ketentuannya dalam UU Cipta Kerja.
- Gelombang pemutusan hubungan kerja dilaporkan tengah marak terjadi pada sektor industri di Indonesia. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara misalnya, mencatat sebanyak 13.800 buruh pabrik tekstil menjadi korban PHK sejak awal 2024.
Di Indonesia, ketentuan besaran pesangon pekerja korban PHK diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2/2022 tentang Cipta Kerja. Perppu ini sudah disahkan jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan IV tahun sidang 2022-2023, pada Selasa lalu.
Phk Uu Cipta Kerja Hak Pekerja Ketenagakerjaan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Santer Gelombang PHK, Presiden Aspek Salahkan Omnibus Law Cipta KerjaPRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Aspek Indonesia Mirah Sumirat mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja PHK yang saat ini menghantui industri tekstil
Baca lebih lajut »
Simak! Segini Besaran Pesangon Pekerja Kena PHK Menurut UU Cipta KerjaBegini ketentuan besaran pesangon bagi pekerja korban PHK, sesuai UU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
China dukung kerja sama AI untuk majukan hak-hak perempuanChina, yang berbicara atas nama sekelompok negara dalam sesi ke-56 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa pada Senin (1/7), ...
Baca lebih lajut »
Kemenkumham Sulteng serahkan sertifikat hak cipta Festival Tampo LoreKantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyerahkan sertifikat hak cipta Festival Tampo Lore kepada ...
Baca lebih lajut »
Posan Tobing Makin Geram dengan Band Kotak soal Hak Cipta, Kini Ancam Lapor ke BareskrimPosan Tobing sendiri mengaku kecewa karena hak moral dirinya sebagai pencipta lagu tak dihargai
Baca lebih lajut »
Kanye West dan Pihak Donna Summer Capai Penyelesaian Hak CiptaKedua pihak telah menandatangani perjanjian penyelesaian dan masing-masing akan membayar tagihan hukum mereka sendiri.
Baca lebih lajut »