Perguruan tinggi di Indonesia butuh kepemimpinan politik yang melindungi kebebasan akademik dalam melindungi dosen dan memproduksi ilmu pengetahuan.
Kalangan mahasiswa menanti pertemuan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga dengan dekanat di Kampus Dharmawangsa, Surabaya, Jawa Timur, Senin . Dekanat mencabut pembekuan sementara kepengurusan BEM FISIP Unair terkait pemasangan karangan bunga satire untuk Presiden-Wakil Presiden.
Menurut Satria, kuasa terselubung negara juga semakin kuat dalam penunjukan Majelis Wali Amanat yang berasal dari kalangan politisi, penegak hukum, dan aktor yang memiliki pengaruh. Hal yang tak kalah penting berkaitan dengan birokratisasi terus menguat dan menjadi kontrol negara terhadap sivitas akademika yang membuat situasi tak pernah berubah.
”Sejauh mana upaya menghentikan problem feodalisme di dunia akademik yang saat ini terus mengawetkan simbolisasi gelar kehormatan, simbolisasi militer, represi kritik yang kian lumrah? Karena itu, kepemimpinan politik terhadap kebebasan akademik harus dihadirkan,” tutur Satria. Satria mengatakan, KIKA mendorong perlindungan kebebasan akademik pada periode baru kepemimpinan Prabowo Subianto. Untuk itu, harus ada komitmen politik kuat atas politik dan hukum yang demokratis, membentengi HAM dan demokrasi.Selanjutnya, kampus dan otoritas berani melepaskan berbagai problem yang menghambat perlindungan kebebasan akademik dan tegas membentenginya.
Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik Satria Unggul yang dihubungi dari Jakarta, Selasa , mengatakan, transisi kepemimpinan di Indonesia dari Joko Widodo yang telah berkuasa selama 10 tahun ke era Presiden Prabowo belum memberi harapan pada perbaikan kondisi kebebasan akademik di Indonesia.
Oleh karena itu, lanjut Satria, keberpihakan dan kepemimpinan politik kebebasan akademik perlu diuji, sejauh mana arah perlindungan kebebasan akademik bagi kampus. Ada kekhawatiran terhadap menguatnya kultur militerisme yang ditandai dengan sikap antikritik dan moderasi sikap dengan standar ”demokrasi santun”.
Integritas Akademik Pendidikan Tinggi Intervensi Politik Kebebasan Berpendapat Demokrasi Santun Mahasiswa BEM Airlangga Universitas Pembekuan BEM Sdgs SDG01-Tanpa Kemiskinan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden Bangkitkan Dewan Ekonomi Nasional, Kepentingan Politik atau Ekonomi?DEN bertujuan memberikan nasihat strategis bagi pemerintahan dalam menghadapi tantangan ekonomi.
Baca lebih lajut »
Capim dan Dewas KPK Punya Relasi Politik, PBHI Rawan IntervensiKOALISI Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyebut bahwa terdapat relasi antara para Pansel Capim dan calon Dewas KPK dengan sejumlah elite politik
Baca lebih lajut »
Pakar: Jangan Cemari Pilkada dengan Politisasi BansosDia berharap tidak ada intervensi penguasa melalu praktek berbagi bantuan sosial (bansos) atau pun politik uang.
Baca lebih lajut »
KKP usung strategi intervensi pemerintah dalam Program Ekonomi BiruMenteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengusung strategi model intervensi pemerintah (government intervention model) untuk membangun sektor ...
Baca lebih lajut »
Strategi Intervensi KKP Dorong Ekonomi Biru dan Kesejahteraan Nelayan, Ini Rencana Menteri TrenggonoBerita Strategi Intervensi KKP Dorong Ekonomi Biru dan Kesejahteraan Nelayan, Ini Rencana Menteri Trenggono terbaru hari ini 2024-10-24 23:52:51 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
TikTok Larang Iklan Politik Pilkada 2024 tapi Perbolehkan Konten PolitikMeski melarang iklan politik, namun TikTok Indonesia tetap mengizinkan konten politik di platformnya. Namun, konten tersebut harus sesuai dengan panduan komunitas dan kebijakan TikTok.
Baca lebih lajut »