Instansi Pemerintah Diminta Gercep Soal Penetapan Status Penugasan PNS

Indonesia Berita Berita

Instansi Pemerintah Diminta Gercep Soal Penetapan Status Penugasan PNS
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 16 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 10%
  • Publisher: 51%

Instansi Pemerintah Diminta Gercep Soal Penetapan Status Penugasan PNS Sindonews BukanBeritaBiasa .

JAKARTA - Asisten Deputi Manajemen Karir dan Talenta SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja meminta agar instansi mempercepat penetapan status penugasan pegawai negeri sipilnya masing-masing. Percepatan penetapan ini karena terkait proses administrasinya di Badan Kepegawaian Negara .

Dia meminta agar melakukan mekanisme penugasan sesuai dengan Permenpanrb No.62/2020. Sementara untuk PNS yang pada saat PermenPANRB No. 62/2020 diundangkan sedang melaksanakan penugasan yang statusnya tetap dapat menjalankan tugasnya dan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Masih Ada KKN, Instansi Pemerintah Diminta Tingkatkan Integritas ASN Melalui Delapan Area - Tribunnews.comMasih Ada KKN, Instansi Pemerintah Diminta Tingkatkan Integritas ASN Melalui Delapan Area - Tribunnews.comketerlibatan ASN dalam kasus KKN tersebut merupakan oknum yang tidak mengikuti transformasi ASN dan bertahan dengan pola pikir lama.
Baca lebih lajut »

Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Sempurnakan RUU Tindak Pidana Kekerasan SeksualKomnas Perempuan Dorong Pemerintah Sempurnakan RUU Tindak Pidana Kekerasan SeksualPemerintah diminta mempertimbangkan daya kemanfaatan dan efektivitas rumusan norma berdasarkan pengalaman korban kekerasan seksual.
Baca lebih lajut »

RUU EBT, Pakar Ingatkan Bauran Energi Global Kurang 20 PersenRUU EBT, Pakar Ingatkan Bauran Energi Global Kurang 20 PersenPemerintah dan DPR diminta melihat strategi proyek energi baru terbarukan (EBT) dengan tidak memaksakan diri.
Baca lebih lajut »

Revisi PP Tembakau Harus Mempertimbangkan Kesejahteraan PetaniRevisi PP Tembakau Harus Mempertimbangkan Kesejahteraan PetaniPolemik rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109.2012 soal tembakau menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Polemik rencana revisi Peraturan Pemerintah...
Baca lebih lajut »

Mimpi Muluk Pemerintah Masuk Fase Endemi Covid-19Mimpi Muluk Pemerintah Masuk Fase Endemi Covid-19Kampanye pemerintah masuk fase endemi Covid-19 dinilai hanya untuk kepentingan ekonomi, bukan kesehatan warga. Pemerintah juga dinilai salah kaprah soal endemi.
Baca lebih lajut »

Kasus dugaan pelecehan di KPI disebut bagian dari 'fenomena gunung es' di lembaga negara - BBC News IndonesiaKasus dugaan pelecehan di KPI disebut bagian dari 'fenomena gunung es' di lembaga negara - BBC News IndonesiaKasus dugaan pelecehan di KPI disebut bagian dari 'fenomena gunung es'. Ketiadaan prosedur pengaduan di lembaga dan instansi diyakini membuat persoalan perundungan dan pelecehan seksual terus berulang. Apalagi bila pelakunya adalah bos sendiri
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-01 21:07:17