Lurah dan kepala desa memiliki gaji dan tunjangan yang berbeda, dasar Peraturan Pemerintah (PP) yang digunakan pun berbeda.
tugas lurah atau kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa serta melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.Tugas pertama adalah menyelenggarakan pemerintahan desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban desa, melakukan upaya perlindungan masyarakat, pengurus administrasi kependudukan dan penataan pengelolaan wilayah.
Selanjutnya, kepala desa atau lurah bertuga menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat serta lembaga lainnya di desa.Selain memiliki tugas yang harus dilakukan, kepala desa atau lurah juga memiliki hak ketika menjabat, termasuk hak gaji. Berdasarkan sejumlah pertimbangan, pada 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.https://www.kominfo.go.id/,
Berbeda dengan kepala desa, gaji seorang lurah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gaji Kepala Desa Vs Lurah PNS, Mana Lebih Tinggi?Membandingkan gaji lurah yang berstatus PNS dengan gaji kepala desa alias gaji kades.
Baca lebih lajut »
Gaji Kepala Otorita IKN Rp 172,7 Juta per Bulan, Mulai Gaji Pokok hingga TunjanganGaji Kepala Otorita IKN mencapai Rp172,7 juta per bulan. Hal ini tertuang dalam Perpres No 13 Tahun 2023 yang diteken Presiden Jokowi pada 30 Januari 2023.
Baca lebih lajut »
Ukur Diri Dulu, Ini Gaji Minimal yang Pas untuk Kredit Mobil Audi A6Dibanderol miliaran rupiah, berapa gaji yang pantas untuk membeli Audi A6?
Baca lebih lajut »
Ini Daftar Gaji PNS Golongan III, Tunjangannya Berlipat-lipatTukin paling tinggi terdapat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebesar Rp 99,72 juta untuk level jabatan struktural Eselon I
Baca lebih lajut »
Jokowi Teken Perpres Soal Gaji Wakil dan Kepala Otorita IKN, Ini BesarannyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpres No 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca lebih lajut »
Tembus Rp 172,7 Juta, Ini Perincian Gaji dan Tunjangan Kepala Otorita IKN NusantaraPresiden Joko Widodo telah menetapkan besaran gaji maupun tunjangan kepala dan wakil kepala Otorita IKN Nusantara, berikut perinciannya
Baca lebih lajut »