Pemerintah dan Komisi II DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Adapun, revisi UU ASN akan memuat status baru ASN, dari semula hanya terdiri dari dua unsur, yakni PNS dan PPPK, menjadi tiga unsur, yaitu PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu .
"Ini PPPK dulu hanya satu, sekarang ada dua, ada yang full time, ada yang paruh waktu," kata Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus kepada CNBC Indonesia, seperti dikutip Rabu .Mereka yang full time adalah PNS dan PPPK, sementara PPPK paruh waktu adalah pekerja part time yang hadir untuk mengakomodir pegawai honorer yang akan segera dihapus pada 28 November 2023.Dengan hadirnya status baru ini, maka solusi honorer bisa terpecahkan tanpa adanya PHK massal serta pembengkakan anggaran.
Pemerintah dan DPR hingga saat ini belum mengungkapkan perihal tugas, fungsi hingga gaji PPPK paruh waktu ini. Namun, berdasarkan aturan besaran gaji honorer di seluruh Indonesia telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 83/PMK.02/2022, gaji honorer berkisar Rp 2,07 juta hingga Rp 5,61 juta.
Dari aturan tersebut diketahui besaran gaji honorer tertinggi ada di DKI Jakarta, dimana gaji satpam mencapai Rp 5,61 juta. Sementara itu, untuk pramubakti, gaji tertinggi berada di Papua sebesar Rp 4,18 juta.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Proyek BTS 4G adalah Amanat Undang-Undang | SATU MEJA THE FORUMHenry Subiakto, mengatakan bahwa proyek BTS (Base Transceiver Station) 4G merupakan proyek yang sudah lama ada.
Baca lebih lajut »
Komisi X: Revisi Undang-undang Kepariwisataan untuk Dorong Pertumbuhan yang OptimalRevisi tersebut dilakukan karena undang-undang yang ada dianggap belum memberikan cukup ruang bagi pertumbuhan pariwisata.
Baca lebih lajut »
Kenikmatan Kades Bisa Jadi 'Bom Penghancur' RIBadan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati, untuk menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa untuk disahkan menjadi UU dalam sidang paripurna.
Baca lebih lajut »
Ma'ruf Amin Nilai Pencegahan Pernikahan Dini Tak Cukup Hanya Pakai UUWapres Ma'ruf Amin mengatakan Undang-Undang saja tidak cukup untuk mencegah pernikahan dini. Lalu, apa solusinya?
Baca lebih lajut »
Honorer Dihapus Muncul PNS Part Time, Apa Bedanya?PPPK part time berbeda dengan mekanisme kerja tenaga honorer selama ini, sebab ia hanya bekerja berdasarkan waktu yang disepakati.
Baca lebih lajut »