JPNN.com : Komisi II DPR RI mendesak Menteri ATR/Kepala BPN RI Nusron Wahid mengaduit secara transparan masalah sertifikat HGB dan SHM di area pagar laut.
jpnn.com - Komisi II DPR RI mendesak Menteri ATR/Kepala BPN RI Nusron Wahid mengaduit secara transparan semua Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Surat Hak Milik yang diterbitkan di area pagar laut .
Selain itu, Komisi II juga meminta agar seluruh pihak terkait yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat ilegal di ruang laut ditindak secara hukum.
Sertifikat HGB SHM Nusron Wahid RDPU Komisi Ii Dpr DPR RI Menteri ATR
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri ATR Nusron Wahid Bantah Jadi Pemilik Pelat Mobil RI 36 yang ViralDia mengaku jarang memakai mobil berpelat nomor RI 36. Nusron menyampaikan dirinya lebih sering menggunakan mobil sengan pelat nomor B 8588 ZZH saat berkegiatan.
Baca lebih lajut »
Warganet Tuduh Mobil RI 36 Milik Menteri ATR/BPN, Ini Tanggapan Nusron WahidVideo mobil dinas berpelat nomor RI 36 tengah menjadi perbincangan di media sosial. Kementerian dan Nusron Wahid pun memberikan tanggapannya.
Baca lebih lajut »
Menteri ATR Nusron Wahid Bantah Gunakan Pelat RI 36: Saya RI 26, Itu Pun Jarang DipakaiMenteri ATR/BPN Nusron Wahid membantah bahwa kendaraan dinas berpelat nomor RI 36 yang viral karena pengawalannya bertindak arogan di jalan miliknya.
Baca lebih lajut »
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Akui Pagar Laut Tangerang Bersertifikat HGB, Ini Daftar PemiliknyaMenteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap data terkait sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang terbit untuk pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten. Terdapat 263 sertifikat HGB yang terbit, yang terdiri dari 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Nusron juga menjelaskan bahwa sertifikat HGB dapat dibatalkan jika ditemukan cacat material, cacat prosedural, atau cacat hukum selama masa berlaku belum mencapai lima tahun. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang telah memanfaatkan aplikasi BHUMI ATR/BPN untuk melakukan pengecekan terkait hal ini.
Baca lebih lajut »
Menteri Agraria Nusron Wahid akan Cabut Sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut TangerangArea sekitar pagar laut itu, kata Nusron Wahid, tidak diperkenankan menjadi kepemilikan perseorangan sehingga tidak bisa disertifikasi.
Baca lebih lajut »
Menteri ATR Nusron Wahid Batalkan 50 SHBG Pagar Laut di TangerangProses pembatalan sertifikat tersebut akan dilakukan secara kontinu.
Baca lebih lajut »