Ini Kata Departemen Kehakiman Filipina soal Ancaman Wapres Duterte ke Presiden Marcos

Sara Duterte Berita

Ini Kata Departemen Kehakiman Filipina soal Ancaman Wapres Duterte ke Presiden Marcos
DuterteMarcosFerdinand Marcos Jr
  • 📰 suaradotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 60 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 44%
  • Publisher: 53%

Wakil Menteri Kehakiman juga menekankan bahwa pejabat publik harus bertanggung jawab atas perkataan mereka dan mematuhi kode etik.

Menurut Wakil Menteri DOJ Jesse Andres, ancaman tetaplah ancaman terlepas dari kondisi apa pun yang menyertainya karena esensinya terletak pada niat untuk menyebabkan kerugian.

"Tidak ada yang namanya ancaman bersyarat. Ancaman adalah ancaman. Jika saya berkata,"Saya akan membunuhmu jika saya tidak menyukai wajahmu," itu tetap ancaman. 'Saya akan membunuhmu entah saya suka atau tidak;' ancaman adalah ancaman,"Dela Rosa pada hari Senin membela perintah pembunuhan"Ada suatu kondisi dalam apa yang dia katakan, kan? Jika seseorang mencoba membunuhnya, dia mengatakan dia akan membunuh mereka juga...

"Semuanya telah didengar dan dapat disimak atau ditonton lagi dalam video. Dia mengatakannya dengan tegas, dan ketika dia selesai berbicara, dia berkata, 'Ya, itu benar, tidak bercanda.' Jadi itu benar-benar ancaman bagi Presiden, di mana dia telah mulai melaksanakan ancaman dengan menggunakan jasa seorang pembunuh,""Ancaman itu berbicara sendiri. Jika Anda menontonnya, dia tampak sangat serius.

“Tolong, beri tahu kami situasinya. Dia adalah Wakil Presiden yang sedang menjabat. Dia adalah penerima manfaat potensial dari kematian Presiden,”“Pejabat publik harus menjadi yang pertama untuk menjadi model, teladan dalam mematuhi aturan ini. Sungguh menyedihkan bahwa ini sudah terjadi,

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

suaradotcom /  🏆 28. in İD

Duterte Marcos Ferdinand Marcos Jr Ancaman Pembunuhan Ancaman

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Upaya Pemulangan Mary Jane Veloso, Filipina Hormati Persyaratan dari IndonesiaUpaya Pemulangan Mary Jane Veloso, Filipina Hormati Persyaratan dari IndonesiaDepartemen Kehakiman (DOJ) dan Departemen Luar Negeri (DFA) mengatakan syarat-syarat pemindahan Veloso masih dibahas.
Baca lebih lajut »

Terpilih Jadi Presiden, Departemen Kehakiman AS Pertimbangkan Penghentian Kasus Federal Donald TrumpTerpilih Jadi Presiden, Departemen Kehakiman AS Pertimbangkan Penghentian Kasus Federal Donald TrumpDepartemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) dilaporkan membahas kemungkinan penghentian dua kasus federal terhadap presiden terpilih, Donald Trump.
Baca lebih lajut »

Trump Tunjuk Pengacara yang Bela Kasusnya jadi Pejabat di Departemen KehakimanTrump Tunjuk Pengacara yang Bela Kasusnya jadi Pejabat di Departemen KehakimanPresidenterpilih Amerika Serikat AS Donald Trump memilih tiga anggota tim pembela kasusnya termasuk pengacara utama Todd Blanche untuk menduduki jabatan senior di Departemen Kehakiman
Baca lebih lajut »

Laporan: Departemen Kehakiman AS Minta Google untuk Menjual ChromeLaporan: Departemen Kehakiman AS Minta Google untuk Menjual ChromeDepartemen Kehakiman AS akan meminta hakim untuk memaksa Google menjual aplikasi penulusur web Chrome. Hal itu diungkapkan dalam petikan laporan Bloomberg News dengan mengutip pernyataan sejumlah orang yang mengetahui rencana tersebut, sebagaimana dilaporkan Reuters Senin (18/11) malam....
Baca lebih lajut »

Departemen Kehakiman AS akan Coba Paksa Google untuk Menjual Chrome Terkait Kasus AntimonopoliDepartemen Kehakiman AS akan Coba Paksa Google untuk Menjual Chrome Terkait Kasus AntimonopoliChrome, besutan Google saat ini merupakan peramban yang paling banyak digunakan di dunia.
Baca lebih lajut »

Hakim Tunda Tenggat Sidang Trump Dalam Kasus Campur Tangan PemiluHakim Tunda Tenggat Sidang Trump Dalam Kasus Campur Tangan PemiluMenurut kebijakan Departemen Kehakiman presiden yang sedang menjabat tidak dapat dituntut.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-13 16:59:11