Ada beberapa kriteria yang sudah ditentukan pemerintah bagi BUMN peneriman bantuan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menganggarkan Rp 121,73 triliun sebagai dukungan tambahan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional pada 12 Badan Usaha Milik Negara . Total anggaran terbagi dalam beberapa skema, yakni kompensasi, bantuan sosial, dana talangan modal kerja hingga Penyertaan Modal Negara .
Sri mengatakan, ada beberapa kriteria yang sudah ditentukan pemerintah bagi BUMN peneriman bantuan. Dari kriteria tersebut, pemerintah menetapkan 12 BUMN yang mendapatkan dukungan melalui program PEN tahun ini. Berikut daftarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Pencairan Dana Kompensasi BUMN, ini Kata Ekonom Toto PranotoDana dari pemerintah bagi BUMN itu merupakan bagian dari akumulasi kompensasi kepada BUMN selama tiga tahun terakhir yang kini dicairkan. KementerianBUMN
Baca lebih lajut »
BUMN Diizinkan Kembali Berbisnis Mulai 25 Mei, Ini TahapannyaKementerian BUMN telah meminta seluruh direktur utama BUMN melalui Surat Edaran No S-336/MBU/05/2020 tentang antisipasi...
Baca lebih lajut »
Pegawai BUMN Ngantor Lagi Usai Lebaran, Ini Skenarionya Menuju NormalKementerian BUMN telah membuat skenario tahapan pemulihan kegiatan BUMN yang dilakukan secara bertahap dengan timeline terencana. Seperti apa?
Baca lebih lajut »
Tanri Abeng Cerita soal Kondisi BUMN Saat Krisis Moneter 1998 Dibanding Saat IniTanri Abeng menilai, peranan BUMN pada masa pandemi Covid-19 harus lebih ke arah menyelamatkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca lebih lajut »
Ini Penjelasan Kementerian BUMN Terkait Surat Edaran Masuk Kantor LagiKami mengantisipasi itu, kita siapkan seminggu sebelumnya agar BUMN siap dengan protokol-protokolnya. Namun itu belum di-announce pemerintah.
Baca lebih lajut »
Ini Jadwal Sidang Isbat Lebaran dan Daftar Lokasi Rukyat Hilal Awal SyawalSidang isbat akan dilakukan mengikuti protokol kesehatan sehingga tidak semua perwakilan hadir secara fisik di kantor Kementerian Agama. SidangIsbat
Baca lebih lajut »