Pemerintah Kabupaten Malang menyebut, tidak perlu mengangkat Mohamad Soedarman wakil bupati. Apa alasannya?
- Pemerintah Kabupaten Malang disebut tidak perlu mengangkat Mohamad Soedarman menjadi wakil bupati.
Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur, Jempin Marbun mengatakan, sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, apabila sisa masa jabatan wakil kepala daerah kurang dari 18 bulan, maka tidak perlu diisi wakil kepala daerah. "Sisa jabatan bupati dan wakil bupati Malang kurang dari 18 bulan, jadi sesuai aturan undang-undang tidak diperlukan wakil bupati," kata Jempin, saat dikonfirmasi, Kamis .
Karena tidak dilantik, kata Jempin, meski wakil bupati sudah terpilih di DPRD Kabupaten Malang, maka hak dan fasilitasnya tidak akan diberikan oleh pemerintah.Pada 9 Oktober 2019 lalu, Mohamad Soedarman memenangi proses pemilihan di DPRD Kabupaten Malang.Dia terpilih menduduki posisi Muhammad Sanusi yang pada September 2019 dilantik menjadi Bupati Malang, menggantikan Rendra Kresna yang divonis 6 tahun penjara karena kasus suap Rp 7,5 milliar.
"Apalagi, saat ini sedang pandemi Covid-19, sehingga tidak wajar jika ada perebutan jabatan," ujar dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jelajah Museum Ganesya di Malang, Ada Boneka Santet hingga Peninggalan Majapahit - Tribun TravelJelajah Museum Ganesya di Malang, Ada Boneka Santet hingga Peninggalan Majapahit via TribunTravel
Baca lebih lajut »
Ini Alasan Soedarman Tak Dilantik Jadi Wakil BupatiPemerintah Kabupaten Malang menyebut, tidak perlu mengangkat Mohamad Soedarman wakil bupati. Apa alasannya?
Baca lebih lajut »
Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah Jadi Tersangka, Ini SebabnyaPasangan bakal calon bupati dan wakil bupati ditetapkan sebagai tersangka.
Baca lebih lajut »
Didukung Golkar-PAN, AIZ-Risma Masih Buru Rekomendasi Parpol LainPasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkep, Andi Ilham Zainuddin-Rismayani Syamsuddin, mengantongi dukungan PAN...
Baca lebih lajut »
DPRD Jember Tak Lagi Anggap Faida Sebagai BupatiDPRD Jember menyepakati usulan pemberhentian Faida dari jabatan bupati. Pemberhentian atau pemakzulan Bupati Jember itu membuat DPRD secara politik tak lagi mengakui Faida sebagai bupati. DPRDJember BupatiJember
Baca lebih lajut »