Ini Alasan Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR.Wakil Ketua MKD Habiburokman membenarkan kabar tersebut setelah menerima informasi dari sekretariat MKD. Menurutnya, laporan berkaitan dengan pelanggaran kode etik.
"[Cak Imin dilaporkan] atas dugaan pelanggaran kode etik terhadap persoalan rekomendasi Panja Vaksin DPR RI Komisi IX ke Kementerian Kesehatan RI," kata Habiburokhman kepada awak media, Selasa . Dia tidak menjelaskan kode etik yang dimaksud. Namun, Habiburokhman memastikan MKD akan memeriksa terlebih dahulu kelengkapan syarat formsl laporan dalam 14 hari.
"Kalau syarat formal terpenuhi, baru kami bisa rapat membahas substansi aduan, tapi kalau syarat formal tak terpenuhi ya kita gak bisa tindak lanjuti," jelasnya.Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : dpr muhaimin iskandar partai kebangkitan bangsa Editor : Nancy Junita Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam Masuk / Daftar Menilik Jaring Pengaman Investor Kripto dari... Berburu Saham Energi Pilihan Awal Semester II/2022 Manis di Bibir Negara Kaya yang Haus Batu Bara... Lihat lainnya ≫
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Sepakati Tambah Kuota Pertalite dan SolarKetua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menuturkan kesepakatan itu juga dilatarbelakangi konsumsi BBM bersubsidi di tengah masyarakat yang telah melebihi kuota masing-masing 23% untuk Pertalite dan 11% untuk Solar hingga Mei 2022.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR: Jangan konservatif rumuskan kebijakan terkait narkotika'Selama ini ketika ada yang mengangkat isu tentang ganja untuk kebutuhan medis seringkali langsung mendapatkan stigma dan diberikan berbagai macam tuduhan,' kata Taufik Basari.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji DicabutWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendorong agar izin perusahaan travel yang membawa 46 jemaah tak bervisa resmi dicabut. * Nasional
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Pilih Perppu Dibandingkan Revisi UU PemiluKomisi II DPR cenderung memilih penerbitan Perpp) Pemilu dibandingkan revisi UU Pemilu terkait status Pemilu 2024 di IKN dan tiga DOB Papua.
Baca lebih lajut »
Dunia Sedang Problem, DPR: Subsidi BBM Harus Tepat Sasaran!Komisi VII DPR RI mendorong supaya penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis penugasan seperti Pertalite dan Solar Subsidi dapat lebih tepat sasaran
Baca lebih lajut »
Sambangi DPR, Erick Thohir Minta Restu Suntikan Modal BUMN Rp 73 TMenteri BUMN Erick Thohir dan Komisi VI DPR menggelar rapat. Materi rapat kali ini tentang pengambilan Keputusan terhadap usulan BUMN penerima PMN 2023.
Baca lebih lajut »