Meski 3 draf RUU, yaitu TNI, Polri, dan Kementerian Negara, telah dikirim ke pemerintah, Presiden diminta tak merespons.
. Sebab, banyak substansi dari RUU-RUU itu yang bermasalah. Presiden diharapkan lebih mendengarkan masukan publik dan mengkaji kembali urgensi merevisi ketiga undang-undang itu.
Ia berharap, pemerintah tidak gegabah merespons surat DPR. Sebab, ketiga RUU itu masih memunculkan resistensi cukup besar di publik. Ia mengingatkan, konsep pembentukan perundang-undangan harus mengandung tiga aspek, yakni yuridis, psikologis, dan sosiologis.Hibnu menyayangkan tindakan anggota DPR yang terkesan kejar tayang di akhir masa jabatan mereka. Padahal, efek kejar tayang ini sangat fatal, yakni kekacauan dalam penegakan hukum.
”Masyarakat dan akademisi tidak punya kepentingan apa pun, kok, tetapi ingin menjaga agar UU yang terbentuk nanti didasarkan pada kajian yang mendalam,” katanya.Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan secara khusus menyoroti RUU TNI yang substansinya dikhawatirkan menghidupkan kembali. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 47 Ayat 2 RUU TNI yang memberikan kelonggaran bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil.
”Karena itu, dilihat dari prinsip demokrasi, kehadiran militer di luar bidang pertahanan negara sebenarnya menyalahi tata kelola dan nilai negara demokrasi. Apalagi, Indonesia bukan lagi di era otoritarian seperti masa Orde Baru dulu di mana militer hadir di setiap lini kehidupan masyarakat,” ujar salah satu anggota koalisi, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf.Aktivis reformasi sektor pertahanan dan keamanan, Al Araf, saat ditemui di Jakarta, Rabu .
Ruu Tni Baleg Surpres Dwifungsi Abri Ruu Kementerian Negara Ruu Polri
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi Jadi Inisiatif DPRBerita RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi Jadi Inisiatif DPR terbaru hari ini 2024-05-28 13:17:12 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pemerintah Dinilai Saling Lempar Tanggung Jawab Bahas RUU KontroversialPengamat menilai ada sikap saling sandera yang terjadi antara fraksi di DPR dan pemerintah
Baca lebih lajut »
Menkopolhukam bahas peran Bakamla saat rapat Pansus RUU Kelautan DPRMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto membahas peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) saat melaksanakan rapat kerja bersama ...
Baca lebih lajut »
DPR Gelar Rapat Paripurna, Bahas RAPBN 2025 hingga RUU TNIDewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta,
Baca lebih lajut »
Bahas Kontroversi RUU Penyiaran Larang Tayangan Investigasi, Ini Kata Komisi I DPRDasco bilang DPR akan berkonsultasi dengan sejumlah pihak untuk menyempurnakan RUU Penyiaran.
Baca lebih lajut »
DPR tunggu Surpres bahas RUU Kementerian Negara bersama PemerintahKetua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya menunggu surat presiden (Surpes) terkait penunjukan wakil pemerintah untuk ...
Baca lebih lajut »