Meski BMKG mempredikai El Nino yang melanda Indonesia pada 2023 ini masih dikategorikan Moderate, namun Gus Imin tetap mengingatkan pemerintah untuk melakukan langkah antisipatif.
Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan pemerintah untuk melakukan langkah antisipasi terjadinya kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia imbas fenomena iklim El Nino dan Indian Ocean Dipole.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini menyarankan pemerintah untuk gencar modifikasi cuaca, terutama di daerah yang punya potensi kekeringan paling parah. "Saya kira salah satu antisipasinya adalah modifikasi cuaca, ini harus gencar dilakukan untuk mengisi volume air pada waduk atau bendungan air dan mencukupi kebutuhan air masyarakat," ujar Gus Imin.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gus Imin Minta Modifikasi Cuaca Digencarkan Antisipasi El NinoBMKG mempredikai El Nino yang melanda Indonesia masih dikategorikan menengah.
Baca lebih lajut »
Komunitas Kalijaga Malang Deklarasi Dukung Gus Imin Capres 2024 | merdeka.comKomunitas Kalijaga Malang menggelar deklarasi mendukung Muhaimin Iskandar atau Gus Imin Capres 2024. Pernyataan itu disampaikan ratusan anggota dan relawan yang terdiri dari pengusaha UMKM, akademisi, pekerja dan penggiat budaya.
Baca lebih lajut »
16 Provinsi Masuk dalam Kategori Miskin pada 2024, Gus Imin: Pemerintah Harus Beri Perhatian EkstraGus Imin mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian ekstra kepada 16 provinsi yang masuk dalam kategori miskin pada 2024 mendatang.
Baca lebih lajut »
Tuai Kontroversi, Gus Imin: Jangan Tergesa-gesa Sahkan RUU KesehatanRUU Kesehata mengganggu objektivitas dan memangkas kewenangan organisasi profesi.
Baca lebih lajut »
Komunitas Kalijaga Malang Deklarasi Dukung Gus Imin Capres 2024Deklarasi ini dihadiri sebanyak 100an anggota
Baca lebih lajut »
Tuai Kontroversi, Gus Imin: Jangan Tergesa-gesa Sahkan RUU KesehatanKontroversi tersebut terkait dua hal. Pertama, RUU ini akan mengganggu objektivitas dan memangkas kewenangan organisasi profesi, dan kedua terkait dengan aspirasi masyarakat.
Baca lebih lajut »