Infografis Revisi UU TNI dan Usulan Hapus Larangan Prajurit Berbisnis

TNI Berita

Infografis Revisi UU TNI dan Usulan Hapus Larangan Prajurit Berbisnis
Jabatan Sipil TNIInfografisLarangan Prajurit TNI Berbisnis
  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 26 sec. here
  • 19 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 73%
  • Publisher: 83%

TNI mengusulkan prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis, yakni melalui revisi UU TNI. Namun, usulan penghapusan klausul larangan prajurit TNI berbisnis masih dikaji dan dibahas.

TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis, yakni melalui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI . Larangan prajurit TNI berbisnis seperti termaktub dalam Pasal 39 huruf C UU TNI .

Adapun Menko Polhukam Hadi Tjahjanto tak membenarkan ataupun menyalahkan terhadap usulan tersebut. Menurut Menko Hadi, pemerintah masih fokus pada Pasal 47 mengenai jabatan sipil dan Pasal 53 mengenai batas usia dinas keprajuritan. Sementara itu, anggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai usulan menghapus larangan anggota TNI berbisnis dalam Revisi UU TNI harus dikaji mendalam. Dia berharap, jika itu ada, maka dibuat aturan rinci terlebih dahulu dan penjelasan mengenai sebab pencabutan larangan tersebut.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

Jabatan Sipil TNI Infografis Larangan Prajurit TNI Berbisnis Bisnis TNI TNI Berbisnis Kababinkum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Hadi Tjahjanto Revisi UU TNI Wakil Panglima TNI Pensiun TNI UU 34/2004 UU Nomor 34 Tahun 2004 UU TNI RUU TNI Komisi I DPR

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Usulan Prajurit Bisa Berbisnis Lewat Revisi UU TNI, Khianati Cita-Cita ReformasiUsulan Prajurit Bisa Berbisnis Lewat Revisi UU TNI, Khianati Cita-Cita ReformasiKonstitusi nyatakan TNI adalah alat negara untuk pertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan.
Baca lebih lajut »

Ketua Komisi I DPR Tegaskan Usulan Prajurit Boleh Berbisnis Tak Masuk ke Draf Revisi UU TNIKetua Komisi I DPR Tegaskan Usulan Prajurit Boleh Berbisnis Tak Masuk ke Draf Revisi UU TNIKETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan usulan agar prajurit TNI boleh berbisnis tidak masuk ke dalam draf RUU TNI yang sedang dibahas di parlemen
Baca lebih lajut »

Ketua Komisi I DPR Tegaskan Usulan Prajurit Boleh Berbisnis Tak Masuk ke Draf Revisi UU TNIKetua Komisi I DPR Tegaskan Usulan Prajurit Boleh Berbisnis Tak Masuk ke Draf Revisi UU TNIKETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan usulan agar prajurit TNI boleh berbisnis tidak masuk ke dalam draf RUU TNI yang sedang dibahas di parlemen
Baca lebih lajut »

Revisi UU TNI, Menko Polhukam Pastikan TNI Tak Menyentuh Politik PraktisRevisi UU TNI, Menko Polhukam Pastikan TNI Tak Menyentuh Politik PraktisMenko Polhukam Hadi Tjahjanto menjelaskan Revisi UU TNI akan memperluas tugas TNI di Kementerian dan Lembaga Namun ia pastikan TNI tidak akan menyentuh ranah politik
Baca lebih lajut »

Infografis Heboh Usulan Keluarga Korban Judi Online Terima BansosInfografis Heboh Usulan Keluarga Korban Judi Online Terima BansosWacana keluarga korban judi online termasuk kategori penerima bansos masih menuai polemik. PPATK sebelumnya merilis temuan perputaran uang judi online hingga kuartal pertama 2024. Berapa nilai transaksinya?
Baca lebih lajut »

PJ Gubernur Bali sepakat usulan DPRD soal revisi Perda Pungutan WismanPJ Gubernur Bali sepakat usulan DPRD soal revisi Perda Pungutan WismanPenjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyatakan sependapat atau sepakat usulan DPRD Bali untuk merevisi Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 ...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-15 02:34:48