Industri Ingin Terlibat Penyusunan Aturan Turunan RUU Perlindungan Data Pribadi: Pembahasan terkait Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah memasuki babak akhir.
Liputan6.com, Jakarta Pembahasan terkait Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi telah memasuki babak akhir yang direncanakan akan lahir di 2022. Namun ditemukannya beberapa pasal dalam draft ketentuan RUU PDP yang berpotensi menjadi tantangan untuk industri ekonomi digital.
Kadin Indonesia berharap pemerintah akan terus mengedepankan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan saat pembuatan aturan turunan. Pelaku usaha digital juga masih membutuhkan waktu untuk membangun kesiapan di internal. Hal itu terlihat dari mayoritas perusahaan digital atau 81, persen belum memiliki Data Protection Officer . DPO merupakan amanah RUU PDP kepada pengendali data untuk mengawasi tata kelola pemrosesan data pribadi dalam suatu instansi.
2 dari 4 halamanKendala untuk Usaha Menengah atau KecilSelain itu, sebagian besar atau sekitar 67,2 perse perusahaan merasa belum mampu memenuhi ketentuan jangka waktu pemenuhan hak pemilik data pribadi sesuai RUU PDP apabila menerima volume permohonan yang sangat tinggi dalam satu waktu tertentu. “Kami percaya dengan aturan ini masyarakat Indonesia bisa lebih dekat untuk memiliki regulasi yang menjamin keamanan data pribadinya. Aturan juga bisa meningkatkan literasi konsumen terhadap privasi dan keamanan ekosistem ekonomi digital,” ucap Zacky.
Berdasarkan draft RUU yang beredar, ada tujuh belas hal yang menjadi kewajiban pengendali data seperti perusahaan digital atas pemenuhan hak dari pemilik data atau subjek data, mulai dari memastikan akurasi hingga penghapusan data.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Korea Utara Resmi Miliki Undang-Undang Penggunaan Senjata NuklirUndang-undang tersebut juga mengizinkan hak negara untuk menggunakan serangan nuklir pre-emptive untuk melindungi diri.
Baca lebih lajut »
Pekan Depan RUU PDP Akan Disahkan Jadi Undang-undangRUU PDP sebentar lagi akan disahkan menjadi undang-undang. Rencananya, pengesahan tersebut akan dilakukan di rapat paripurna DPR pada pekan depan. Rancangan Undang-Undang...
Baca lebih lajut »
Bahas Penolakan Pendirian Gereja, Kementerian Agama akan Undang Wali KotaKementerian Agama akan mengundang wali kota Cilegon pekan depan untuk membahas soal penolakan pendirian Gereja HKBP Maranatha Cilegon.
Baca lebih lajut »
Berapa dan Dari Mana Saja Harta Kekayaan Mendiang Ratu Elizabeth II? | merdeka.comKoran the Guardian tahun lalu melaporkan Ratu berhasil melobi pemerintah Inggris pada 1970-an untuk mengubah rancangan undang-undang yang bertujuan merahasiakan kekayaan pribadinya, dengan alasan jika diungkap ke publik hal itu bisa memalukan.
Baca lebih lajut »
Korut Siap Luncurkan Serangan Nuklir Preemptive, Prancis KesalPrancis sebut sikap rezim Kim Jong-un semakin agresif, menjadi ancaman bagi keamanan dan perdamaian internasional. Prancis kesal dan mengecam adopsi undang-undang...
Baca lebih lajut »
Mayoritas Perusahaan Digital Akan Terdampak Ketentuan Aturan PDPMayoritas perusahaan digital akan terdampak dengan ketentuan dalam aturan Perlindungan Data Pribadi (PDP)
Baca lebih lajut »