Indonesia diklaim sebagai salah satu negara berkembang yang terdepan dalam regulasi aset kripto, menurut Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, IAKD OJK Hasan Fawzi. Hal ini didasari survei CCAF yang menunjukkan bahwa kurang dari 20% negara EMDCs lainnya memiliki regulasi aset kripto yang cukup. Hasan menekankan pentingnya edukasi dan perlindungan konsumen dalam menghadapi pertumbuhan pesat industri aset kripto di Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi menyatakan bahwa Indonesia menduduki posisi terdepan dalam regulasi aset kripto di antara negara-negara berkembang (EMDCs).
Hasan menyampaikan hal ini berdasarkan hasil survei pemetaan tingkat kematangan pengaturan kripto oleh Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) yang dipaparkan dalam seminar Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) di Jakarta pada Selasa (11/2). Survei tersebut menunjukkan bahwa kurang dari 20 persen negara EMDCs lainnya telah memiliki regulasi aset kripto yang cukup. Bahkan, negara-negara maju baru sekitar 60 persen yang telah memiliki regulasi tersebut. Hasan menekankan bahwa Indonesia perlu terus proaktif dalam mengatur aset kripto dan melampaui tren pengaturan regional dan global. Ia menyebut bahwa UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang diterbitkan pada 2023 telah memberikan legitimasi bagi aset kripto sebagai bagian dari ekosistem keuangan. Dengan transfer tugas pengawasan dari Bappebti ke OJK, Hasan melihat aset kripto tidak hanya sebagai instrumen komoditas yang diperdagangkan tetapi juga dapat berkontribusi terhadap inklusi keuangan dan akselerasi ekonomi digital nasional. Hasan juga menyatakan bahwa aset kripto berpotensi memperkuat pertumbuhan dan pendalaman pasar keuangan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan jumlah investor kripto yang mencapai 22,91 juta investor per Desember 2024, lebih tinggi daripada jumlah investor saham di pasar modal. Perkembangan industri aset kripto yang pesat, menurut Hasan, menunjukkan minat tinggi masyarakat untuk berinvestasi di aset kripto. Untuk meimbangi pertumbuhan tersebut, Hasan menekankan pentingnya edukasi dan perlindungan konsumen. Ia melihat tanggung jawab ini sebagai tugas bersama, terutama kepada pedagang aset kripto untuk menjaga amanah yang telah diberikan oleh 22,9 juta investor.
Aset Kripto Regulasi Indonesia Investor OJK UU P2SK
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Erspo Luncurkan Jersi Timnas Indonesia 'Indonesia Pusaka: Semarak Kebanggaan Indonesia'Erspo, mitra Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk jersi dan apparel timnas, resmi mengumumkan peluncuran jersi kandang terbaru timnas Indonesia yang mengusung tema 'Indonesia Pusaka: Semarak Kebanggaan Indonesia'. Jersi ini terinspirasi dari semangat dan kekuatan bangsa Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Baca lebih lajut »
Terdepan di Korea, Rice Cooker Pintar CUCKOO Kini Hadir di IndonesiaJPNN.com : CUCKOO hadir untuk memberikan pengalaman terbaik bagi penggunanya, menjadikannya sebagai pilihan utama dalam peralatan dapur modern
Baca lebih lajut »
Kementan Pacu Brigade Pangan Sebagai Garda Terdepan Produksi IndonesiaJPNN.com : Brigade Pangan nantinya menjadi garda paling depan dalam mengelola lahan pertanian secara modern, profesional dan terampil.
Baca lebih lajut »
Luhut: Konsistensi Regulasi Kunci Efisiensi Investasi di IndonesiaMenanggapi rendahnya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mengindikasikan inefisiensi investasi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya konsistensi dalam membentuk regulasi. Ketidakkonsistenan regulasi dianggap sebagai hambatan mendorong investasi, dan Luhut mengungkap kritik dari seorang menteri Singapura terkait hal tersebut. Luhut menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi tujuan investasi terbaik jika regulasi konsisten. Ia mengusulkan melanjutkan rencana realisasi Wealth Management Consulting (WMC) atau Family Office, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan fokus pada industri semi-konduktor di ITB.
Baca lebih lajut »
Upbit Indonesia Hadiri Pengalihan Regulasi Aset Kripto ke OJKUpbit Indonesia menyambut baik pengalihan tugas pengaturan aset kripto dari Bappebti ke OJK dan optimis akan memberikan arah regulasi yang kuat bagi sektor ini. Upbit Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk terus mematuhi regulasi dan mendukung perkembangan ekosistem aset kripto di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Melihat posisi regulasi penyiaran Indonesia di kawasan ASEANMenjelang akhir tahun 2024, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat menyelenggarakan End Year of Digital Broadcasting Webinar yang diikuti oleh enam negara di ...
Baca lebih lajut »