KPK seharusnya melakukan pendalaman lebih jauh mengenai rasionalitas dan motif dari pemberian fasilitas yang diterima Kaesang.
Paswad menilai dapat disewa dengan harga Rp 90 juta per orang dengan destinasi Indonesia-Amerika, dan alasan"nebeng", sedangkan harga kelas bisnis dari maskapai komersil biasa/non privet jet ke tujuan yang sama memiliki harga yang jauh lebih mahal?” kata Praswad kepada wartawan, Rabu .
“Menjadi pertanyaan kenapa pada kasus lain KPK bisa tidak percaya dan melakukan penyelidikan secara serius, tetapi tidak pada kasus ini?” ujar Praswad. “Mengapa untuk kasus dugaan gratifikasi Kaesang KPK seolah-olah menjadi kebingungan untuk memahami anatomi perkara ini?” tandas dia.Pernyataan Kaesang
"Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri," tambah dia.
Kaesang Pangarep Jet Pribadi Private Jet
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Isi Laporan Kaesang soal Dugaan Gratifikasi Pesawat Jet Pribadi Kaesang kepada KPKKaesang memberikan laporan terkait dugaan gratifikasi jet pribadi kepada KPK, Selasa (18/9/2024). Apa saja isinya?
Baca lebih lajut »
Eks pimpinan KPK: Lebih baik Kaesang datang ke KPK untuk klarifikasiMantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif menyebut Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep lebih baik mendatangi ...
Baca lebih lajut »
Budi Arie Bela Kaesang Soal Jet Pribadi, IM57+: Posisi Dia Pejabat Publik, Bukan Tim KampanyePraswad menilai pernyataan Budi itu justru mengaburkan substansi perkara hukum terkait dugaan gratifikasi pada penggunaan jet pribadi
Baca lebih lajut »
Prabowo Subianto dan Pemberantasan KorupsiPresiden terpilih harus memulihkan kembali KPK dengan mengembalikan UU KPK seperti UU KPK sebelum direvisi.
Baca lebih lajut »
Dewas KPK Putuskan Nurul Ghufron Langgar Etik Sedang, Dihukum Potong GajiDewas KPK menjatuhkan bahwa Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik sebagai pimpinan KPK
Baca lebih lajut »
DPR Diduga Muluskan Jalan Kaesang Lewat RUU Pilkada, Setara Institute: Bentuk Vetokrasi Elite Penuh Nafsu Kekuasaan!Setara Institute menyebut persetujuan itu justru sebagai bentuk vetokrasi sebagian elite politik yang terlanjur nafsu dengan kekuasaan.
Baca lebih lajut »