Kini pascamunculnya penolakan masyarakat dengan rangkaian demo mengarah ke DPR, fraksi-fraksi lain mulai buka suara seolah menolak revisi UU Pilkada tersebut.
Delapan dari sembilan fraksi di Dewan perwakilan Rakyat menyepakati revisi UU Pilkada dalam rapat Panja Baleg DPR , Rabu . Hanya Fraksi PDIP yang menolak usulan tersebut.
“Kontrol publik tetap berjalan, dan rasionalitas publik tetap mendapatkan tempatnya, kita apresiasi gerakan rakyat,” pungkas Kholid. Dia pun menegaskan DPR tidak akan melakukan paripurna lagi untuk mengesahkan revisi payung hukum Pilkada 2024. Alasannya, waktu pendaftaran calon kepala daerah sudah mepet dan bertepatan dengan jadwal rutin rapat paripurna yaitu Selasa dan Kamis.
Para demonstran menilai Badan Legislatif DPR telah melakukan tindakan inkonstitusional. Masyarakat dari berbagai elemen berdemonstrasi menentang upaya pengesahan sewenang-wenang dari DPR RI. Dengan batalnya paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, maka perjuangan rakyat pada hari ini berhasil.
'Sebanyak 89 hadir, izin 87 orang. Oleh karena itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat melalui Badan Musyawarah untuk rapat paripura karena kuorum tidak terpenuhi,' ucap Dasco kepada media. Setelah 2 kali penundaan kuorum belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Bamus , atau kepada Bamus dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi .KPU akan Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU PilkadaKomisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menegaskan tengah melakukan langkah-langkah dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan syarat pencalonan di Undang-undang Pilkada untuk ditetapkan dalam Peraturan KPU .
Revisi UU Pilkada PKS UU Pilkada DPR
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Ikut Putusan MK Jika RUU Pilkada Tak Disahkan hingga Pendaftaran PilkadaJika sampai masa pendaftaran paslon pilkada pada tanggal 27-29 Agustus 2024, RUU Pilkada tak kunjung disahkan, maka akan mengikuti putusan MK.
Baca lebih lajut »
Rapat Panja UU Pilkada: Baleg DPR Setujui Usia Cagub 30 Tahun saat Pelantikan, Kaesang Bisa MajuRapat panitia kerja (panja) terkait Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) menyepakati menggunakan putusan MA terkait batasan usia calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub).
Baca lebih lajut »
Revisi UU Pilkada, Baleg DPR Hanya Setujui Putusan MK untuk Parpol Non ParlemenPanja Baleg DPR membahas Revisi UU Pilkada serta keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan partai politik tanpa kursi di DPRD mengusung calon di pilkada.
Baca lebih lajut »
KPU Jatim Setujui Penambahan Jumlah TPS Khusus di Pilkada PonorogoDua TPS khusus yang dia sebut terakhir dicoret karena jumlah pemilih minim, yakni hanya sekitar 100 orang.
Baca lebih lajut »
MK Ubah Syarat Pencalonan Pilkada, Loyalis Anies Bilang Pilkada Terburuk Sepanjang SejarahTopik tentang pilkada yang akan digelar serentak pada 2024 ini, menjadi topik yang paling ramai disantap oleh pembaca News VIVA. Baik tentang putusan MK, hingga soal KIM.
Baca lebih lajut »
Apel Pasukan Pengamanan Pilkada 2024 dan Deklarasi Pilkada DamaiApel gelar pengamanan pasukan untuk pilkada 2024 ini dilaksanakan serentak di wilayah Kodam XVIII Kasuari. Di Markas Korem 181/Praja Vira Tama Sorong, apel dipi
Baca lebih lajut »