Gencarnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang diklaim sebagai kota “inklusif”, justru membuat masyarakat asli “merasa diusir dan disingkirkan” dari tanah mereka. Meskipun di sisi lain, IKN juga menjadi magnet ekonomi baru bagi mereka yang cukup berdaya dan ingin mengadu nasib.
Masyarakat lokal 'merasa terusir' dari tanah mereka saat IKN digadang jadi 'magnet ekonomi baru' – ‘Kami tidak akan melihat kota itu’Sukini , Syarariyah , dan Hamidah adalah sebagian warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdampak megaproyek IKNGencarnya pembangunan Ibu Kota Nusantara , yang diklaim sebagai kota “inklusif”, justru membuat masyarakat asli “merasa diusir dan disingkirkan” dari tanah mereka.
Ketika kabar bahwa ibu kota negara akan pindah ke Penajam Paser Utara, Syarariyah dan suaminya termasuk yang turut menyambutnya. Namun perasaan itu telah berganti menjadi kekhawatiran karena disingkirkan.“Katanya nanti di IKN ini ada teknologi canggihnya, pakai motor listrik, kami ingin lihatlah itu IKN bagaimana nantinya,” kata Syarariyah ketika ditemui BBC News Indonesia, Februari silam.
Rini, perempuan keturunan Suku Paser berusia 26 tahun, kini hidup terpisah dengan keluarganya setelah pindah ke Batu Engau yang jaraknya sekitar sembilan jam perjalanan dari IKN. Masyarakat Suku Balik dan Suku Paser – sebagai dua suku adat yang menempati wilayah IKN – menjadi yang paling terdampak oleh megaproyek ini.
"Karena ada IKN ini rasanya ada peluang kehidupan. Perusahaan sudah banyak berdiri, orang sudah banyak mengontrak. Itu peluangnya ada di sini. Makanya saya berani nekat ke sini untuk merantau, untuk mandiri," kata Nurmis.Ketika pertama kali rencana pembangunan IKN diumumkan, Hamidah belum membayangkan bahwa suatu waktu rumahnya di Desa Bumi Harapan akan digusur.
Hamidah meninggalkan rumahnya di Desa Bumi Harapan sejak Juli 2023 setelah menerima uang ganti rugi dari pemerintah Ketika diberi tahu sudah harus pindah, Rini sempat mencoba mencari-cari lahan baru di sekitar IKN. Akan tetapi harganya jauh lebih tinggi. Dia ingin menjadi bagian dari IKN, tapi jika pemerintah hanya mengganti tanam tumbuh di atas lahannya saja, dia tidak yakin bisa mendapat tanah yang sepadan dengan yang dia tinggali saat ini.
"Sedangkan kami banyak anak, banyak keluarga. Sedangkan kami punya lahan yang begitu luas, yang kami bisa hidup bercocok tanam, bisa beternak."Syarariyah, warga Desa Bumi Harapan, tinggal menunggu waktu untuk digusur dari rumahnya IKN Nusantara: 'Anak-anak saya mau tinggal di mana', suku asli yang merasa dilewatkan ketika Presiden Joko Widodo berkemah
Jaka juga mengeklaim akan ada wilayah-wilayah yang diperuntukkan untuk "pengakuan eksistensi masyarakat adat, serta tempat pembuktian pemberdayaan masyarakat adat"."Ada, nanti Insya Allah ada," kata Jaka, sambil menyinggung bahwa komitmen itu juga tertuang dalam Undang-Undang IKN.Bagi yang masih tinggal di kawasan sekitar IKN pun, hidup pun sudah tidak lagi nyaman.
“Setiap hari seperti ini. Capek saya melihat debu. Air minum pun ndak ada di sini bantuan. Saya sampai pakai air hujan itu, ndak ada bantuan dari IKN,” ujar Sukini.Realita yang dihadapi Sukini sehari-hari begitu kontras dengan kemegahan IKN yang kerap ditampilkan di media sosial. Ibu Kota Nusantara: Penggunaan APBN untuk pembangunan IKN, pakar sebut 'akan korbankan program masyarakat'
“Jangan sampai lah kita hidup di jalanan, anak saya minta-minta di jalanan jangan sampai lah. Susah-susah kita kayak apa caranya, jangan sampai.”“Kita mau bertahan satu saja di sini kan ndak bisa kalau ndak ada yang bertahan. Namanya pemerintah sudah. Kalau perusahaan kita bisa berkeras. Kalau pemerintah itu kita ndak bisa berkeras. Yang kuminta sesuai, itu saja, anggarannya,” ujar Sukini.
Baru dua hari, Musmulyadi bertemu dengan warga setempat yang membutuhkan tukang untuk membangun rumah kontrakan. Musmulyadi pun menyanggupinya dengan upah Rp250.000 per hari. Walau upah yang dia terima hanya selisih Rp50.000 dibandingkan di Sumatra Barat, Musmulyadi mengatakan mereka berupaya berhemat demi mengumpulkan modal.
Sebagai yang turut merasakan dampak ekonomi dari IKN, setidaknya untuk saat ini, Musmulyadi berharap megaproyek ini terus berlanjut. Pasalnya selama ini, mereka terbiasa menggantungkan hidup pada tanah dan ladang. Bukan bekerja pada sektor formal. Bahkan hanya segelintir yang menempuh pendidikan tinggi.Hak atas tanah di IKN nyaris dua abad, ’masyarakat adat akan jadi gelandangan di masa depan’" 2019 itu saya catat, yang sampai di perguruan tinggi itu tidak sampai lima orang dan yang sarjana baru satu orang. Tetapi yang paling banyak itu SMP atau tidak lulus SMP sebenarnya," papar Sri.
Itulah mengapa mayoritas masyarakat adat tidak memiliki sertifikat. Mereka hanya memegang surat segel tanah. "Layak itu dengan ukuran apa? Karena tanah mereka tidak pernah diakui sebagai hak milik yang legal. Jadi ganti rugi yang layak, kemudian kalau cuma dihargai sebagai segel kan cuma diganti tanam tumbuh," ujar Sri.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ridwan Kamil: Jakarta Tak Pernah Disiapkan Jadi Ibu KotaKurator Ibu Kota Nusantara Ridwan Kamil mengungkap, Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota.
Baca lebih lajut »
OIKN: Pindah ibu kota ke IKN fakta yang belum pernah ada di duniaSekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Achmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ...
Baca lebih lajut »
RDP Komisi II DPR dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)JPNN.com : Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jaka...
Baca lebih lajut »
Target IKN Rampung 2045, Begini Rincian Progres Pembangunan Ibu Kota NusantaraBerita Target IKN Rampung 2045, Begini Rincian Progres Pembangunan Ibu Kota Nusantara terbaru hari ini 2024-03-18 13:42:14 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Groundbreaking Tahap 5 di IKN Hasilkan Investasi Nyaris Rp 50 TGroundbreaking tahap 5 di Ibu Kota Nusantara (IKN) menghasilkan investasi Rp 49,6 triliun
Baca lebih lajut »
Kepala Otorita IKN Luruskan Skema Jual Beli Tanah Di IKN, Ini FaktanyaKepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono meluruskan pernyataan pembelian lahan di IKN
Baca lebih lajut »