KETUA Komisi V DPR RI Lasarus menilai pemerintah telah meragukan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam negeri karena menggunakan tenaga kerja asing sebagai pengawas
Hal ini disampaikan Lasarus dalam rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , secara daring, Selasa .
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra enggan berkomentar lebih dalam perihal isu keterlibatan pengawas asing di IKN. Ia hanya menekankan Kementerian PU-Pera mengutamakan kualitas kerja dari perusahaan kontraktor dalam menjalankan sebuah proyek infrastruktur.
"Kami terus berupaya melakukan percepatan penetapan paket sejauh tidak melanggar aturan yang berlaku," terangnya. Diketahui bahwa setiap kontraktor terdiri atas badan usaha dan konsorsium jasa konsultansi khusus konstruksi. Diketahui bahwa dalam mengikuti lelang IKN diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya Dengan Kekhususan Dalam Rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tour de IKN Targetkan 1.000 Peserta Kenalkan IKN Nusantara - Jawa PosPolda Kaltim akan gelar lomba balap sepeda Tour de IKN sebagai rangkaian HUT ke-77 Bhayangkara untuk memperkenalkan IKN Nusantara
Baca lebih lajut »
Revisi UU IKN Rampung, Jokowi Serahkan ke DPRRevisi UU IKN sudah diserahkan ke DPR. Hal itu ditandai dengan surat presiden (Surpres) Jokowi beserta draf revisiannya.
Baca lebih lajut »
Draf Revisi UU IKN dan Surat Presiden Jokowi Sudah Diserahkan ke DPRDiketahui bahwa ada tiga poin penting yang akan direvisi dari UU IKN yang akan segera dibahas Pemerintah dan DPR.
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR Terus Pastikan Program JKN Berjalan dengan Baik dan Sesuai Harapan MasyarakatAnggota Komisi IX DPR Sungkono mengatakan pihaknya terus memastikan program JKN berjalan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat
Baca lebih lajut »
Idul Adha Berbeda, Komisi VIII DPR Minta Masyarakat tak TerprovokasiAda perbedaan pendekatan dalam menentukan satu Dzulhijjah 1444 Hijriyah.
Baca lebih lajut »
Soal Usulan Pemekaran Kabupaten/Kota di Papua Barat, Ketua Komisi II DPR Bilang BeginiKetua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan usulan untuk pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat saat ini tengah dalam pembahasan.
Baca lebih lajut »