Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunda tahun ajaran baru hingga Januari 2021. IGI
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunda tahun ajaran baru hingga Januari 2021. "Kami berharap untuk tahun ajaran baru digeser ke Januari 2021. Sehingga masa dari Juni hingga Desember digunakan untuk menggembleng guru secara maksimal," ujar Ramli dalam diskusi"Evaluasi Kebijakan Pendidikan Nasional" yang di Jakarta, Rabu . Tahun ajaran baru biasanya dimulai pada pertengahan Juli.
Baca Juga: "Kemendikbud harus melakukan pembinaan terhadap guru, sehingga guru bisa menyelenggarakan pembelajaran daring dengan baik," ujar dia. Ramli juga meminta agar ada jaminan tercukupinya kebutuhan pokok pada guru. Selain itu mekanisme relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah terus dilanjutkan. Dalam relaksasi penggunaan dana BOS tersebut, sekitar 50 persen dari dana tersebut boleh digunakan untuk pembayaran gaji guru.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Garuda Minta Perpanjangan Waktu Bayar Sukuk Global 3 TahunPT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memohon perpanjangan waktu pelunasan sukuk global senilai US$500 juta atau setara Rp7 triliun di tengah pandemi corona.
Baca lebih lajut »
Atasi Defisit, DPR Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Dirombak TotalKebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan menuai polemik di masyarakat. Nada penolakan...
Baca lebih lajut »
Jelang Lebaran arus mudik tetap melaju, Menko Polhukam minta perketat pengawasan hingga jalur tikusRatusan orang antre mudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, pada Selasa (19/05). Hal ini terjadi ketika pemerintah menegaskan kembali tidak akan mencabut larangan mudik yang sudah diberlakukan sejak awal Mei demi membatasi penyebaran Covid-19.
Baca lebih lajut »
Suntik 12 BUMN Rp104,38 Triliun, Sri Mulyani Minta BPKP hingga KPK AwasiSuntik dana sebesar Rp149,29 triliun kepada 12 BUMN sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi. Sri Mulyani tidak ingin...
Baca lebih lajut »
DPR Minta Seluruh Stakeholders Bahas Iuran BPJS Secara MenyeluruhWakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Melki Laka Lena meminta seluruh stakeholders duduk bersama membahas...
Baca lebih lajut »
Organisasi Buruh Dunia Minta Jokowi Lindungi Pekerja saat New NormalOrganisasi Buruh Internasional (ILO) menyoroti rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan kembali membuka perekonomian lewat skenario new normal
Baca lebih lajut »