Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai diaturnya skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU ...
Ilustrasi - Seorang petugas melakukan pemeliharaan pada solar sel Pembangkit Listrik Tenaga Surya Sengkol, di Desa Pujut, Lombok Tengah, NTB. ANTARA/HO-Humas PLN/am.dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan akan mempercepat pengembangan dan adopsi energi terbarukan di Indonesia. atau netral karbon pada 2060 atau lebih awal," kata Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Dalam hal ini, kata Fabby, PLN sebagai pemegang wilayah usaha terintegrasi mendapatkan hak membangun dan mengoperasikan sistem transmisi, sementara pelaku usaha lain tidak mendapatkan hak tersebut. Meski begitu, dalam rangka mencapai tujuan NZE 2060 atau lebih awal, pemanfaatan jaringan bersama harus dibatasi hanya untuk pembangkitan energi terbarukan sehingga menjadi"Dengan ini, dapat membuka akses pengembang dan konsumen ke sumber-sumber energi yang selama ini tidak dapat dimanfaatkan karena pengembangan energi terbarukan sangat tergantung pada PLN yang membeli dan menyalurkan listrik sesuai kenaikan permintaan,” papar Fabby.
"Di sisi lain, peningkatan permintaan energi terbarukan akan mendorong perluasan jaringan listrik," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
IESR dorong pemutakhiran kebijakan energi dan dekarbonisasi industriInstitute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemutakhiran kebijakan energi dan dekarbonisasi industri demi mencapai target bauran energi ...
Baca lebih lajut »
Kementerian ESDM sebut RUU EBET terus didorong agar rampungKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET) terus didorong agar bisa ...
Baca lebih lajut »
Netflix Mau Diatur Undang-Undang, RI Bakal Berubah TotalDraft Revisi Undang-undang Penyiaran sedang digodok.
Baca lebih lajut »
Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Dibuatnya Undang-Undang Tentang Digital MarketplaceSebab, hingga saat ini belum ada satupun peraturan atau undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai digital marketplace.
Baca lebih lajut »
Bamsoet Ungkap Pentingnya Pemerintah Buat Undang-Undang yang Mengatur Digital MarketplaceJPNN.com : Ketua MPR Bamsoet mengungkapkan hingga saat ini belum ada satupun peraturan atau undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai digital market
Baca lebih lajut »
Ketua LPOI Said Aqil Siradj Minta Aturan dan Undang-undang Tambang Harus JelasMenurut Said Aqil Siradj, kebijakan pemerintah memfasilitasi tambang adalah langkah yang baik. Namun, kebijakan itu harus diiringi dengan aturan dan
Baca lebih lajut »