ICW menilai ketiadaan batas wajar komisi jasa yang diterima oleh platform digital mengakibatkan setiap platform punya standar masing-masing. Kurangnya transparansi dalam penetapan besaran komisi juga berpotensi ada ketidakwajaran komisi bagi mereka.
Tidak adanya standar yang jelas mengenai lembaga pelatihan yang dinilai pantas dan bisa bermitra dalam program Kartu Prakerja
Pemerintah pada 2020 menyediakan Rp20 triliun yang diperuntukkan bagi 5,6 juta peserta Kartu Prakerja. Mereka yang berhasil mendapatkan Kartu Prakerja akan mendapat insentif total sebesar Rp3,55 juta. Dari jumlah tersebut, Rp1 juta dapat dipergunakan untuk membeli satu atau lebih pelatihan di mitra platform digital artinya anggaran total untuk seluruh platform digital adalah Rp5,6 triliun.
Contoh lainnya adalah jenis pelatihan Bahasa Inggris bagi ojek daring yang ditawarkan oleh dua lembaga pelatihan yaitu Cakap dengan harga Rp250 ribu sedangkan English Today dengan harga Rp500 ribu untuk sekali pelatihan. Menurut Tibiko, tidak adanya transparansi dan standar dalam penetapan harga pelatihan oleh manajemen pelaksana dalam mengelola program kartu prakerja membuat harga yang dipatok untuk pelatihan yang serupa berbeda–beda dan hanya berdasarkan standar lembaga pelatihan, padahal dana yang digunakan untuk membiayai pelatihan daring ini adalah bersumber dari APBN.
Pasal 52 ayat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja dinyatakan "Platform digital diperbolehkan mengambil komisi jasa yang wajar dari Lembaga Pelatihan yang melakukan kerja sama".
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
ICW Pernah Minta Informasi soal Kartu Prakerja, tetapi Tak DigubrisBerdasarkan kajian ICW, ditemukan tiga lembaga mitra Kartu Prakerja yang berafiliasi secara politik dengan pemerintah.
Baca lebih lajut »
ICW Sorot Masalah Lembaga Pelatihan dalam Program Kartu PrakerjaIndonesia Corruption Watch menyoroti perkara platform digital dan lembaga pelatihan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja.
Baca lebih lajut »
Muhadjir Ungkap Alasan Kartu Prakerja Tak Bisa Jadi BansosMenko Muhadjir menilai bila kartu prakerja disalurkan sebagai bansos sepenuhnya maka akan menjadi temuan di kemudian hari.
Baca lebih lajut »
Airlangga Sebut Akan Ada Perubahan Pelatihan Kartu Prakerja Saat New NormalDia meminta, masyarakat bersabar lantaran Kartu Prakerja akan menyesuaikan dengan pola new normal yang kini akan diterapkan.
Baca lebih lajut »
ICW Pernah Minta Informasi soal Kartu Prakerja, tetapi Tak DigubrisBerdasarkan kajian ICW, ditemukan tiga lembaga mitra Kartu Prakerja yang berafiliasi secara politik dengan pemerintah.
Baca lebih lajut »
ICW Sorot Masalah Lembaga Pelatihan dalam Program Kartu PrakerjaIndonesia Corruption Watch menyoroti perkara platform digital dan lembaga pelatihan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja.
Baca lebih lajut »