Menurut Egi, masyarakat secara luas juga memandang revisi UU Pilkada yang dilakukan DPR itu memiliki satu tujuan tertentu.
Indonesia Corruption Watch meminta Dewan Perwakilan Rakyat RI menghentikan pembahasan revisi Undang-undang Pilkada yang diduga bermaksud menganulir putusan Mahkamah Konstitusi . ICW menilai revisi UU Pilkada sebagai bentuk korupsi kebijakan.
'Publik tidak bisa dibodoh-bodohi, sudah jelas bahwa revisi bertujuan untuk menguntungkan dinasti Jokowi dan kroninya,' ucap Egi. 'Publik jangan lupa daftar panjang keculasan Jokowi, mulai dari penghancuran KPK hingga kecurangan pemilu 2024,' kata dia.Revisi UU Pilkada Akan Dibawa ke ParipurnaSebelumnya, Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyetujui bahwa revisi undang-undang pilkada akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.
Rapat Baleg DPR RI memperdebatkan dua putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK dan Mahkamah Agung atau MA terkait syarat usia calon kepala daerah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ahli Hukum USU Nilai Draf UU Pilkada di DPR Bertentangan dengan Putusan MKAhli Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara (USU) menilai kesepakatan Panja itu dinilai bertentangan putusan MK.
Baca lebih lajut »
BKSAP DPR RI Sampaikan Nilai-nilai Perdamaian di Tingkat InternasionalPutu sebagai perwakilan dari Parlemen Indonesia memberikan pandangan menyangkut dengan perdamaian keadilan dan kelembagaan yang kuat
Baca lebih lajut »
Rapat di DPR, Pemerintah Usul Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada Dibahas di RUU PilkadaBerita Rapat di DPR, Pemerintah Usul Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada Dibahas di RUU Pilkada terbaru hari ini 2024-08-21 11:59:29 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Baleg DPR tepis RUU Pilkada untuk jegal parpol tertentu pada pilkadaWakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi menepis tudingan bahwa materi muatan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang disetujui dalam ...
Baca lebih lajut »
Periksa Mantan Anggota KPU Wahyu Setiawan, ICW Nilai KPK Cuma ”Gimmick”ICW menilai, intervensi politik membuat penyidikan kasus dan pengejaran terhadap Harun Masiku menemui hambatan.
Baca lebih lajut »
ICW Dana Hibah Pilkada Sering Jadi Bancakan KorupsiICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah Pilkada yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah
Baca lebih lajut »