ICW menyarankan agar uji kelayakan capim KPK dilakukan DPR periode mendatang.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch menyarankan uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan anggota DPR periode mendatang. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, jadwal uji kelayakan dan kepatutan capim KPK dilakukan pada September 2019.
Ia menambahkan, setidaknya ada beberapa alasan yang akhirnya mengantarkan pada kesimpulan tersebut. Pertama, anggota DPR pada era ini kerap melakukan tindakan-tindakan kontraproduktif dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Kedua, ICW menilai, potret DPR saat ini yang banyak terjaring praktik korupsi. Data ICW per April 2019 menyebutkan, setidaknya 22 anggota DPR masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan tersangka oleh KPK.
“Lagi pula dinilai tidak etis jika dalam satu masa periode DPR melakukan dua kali proses seleksi pimpinan KPK,” ujarnya. Sementara, di lain pihak, DPR menginginkan proses uji kelayakan dan kepatutan capim dilakukan pada periode anggota masa bakti 2014-2019. Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap Pansel Capim KPK bisa mengirimkan 10 nama terbaik kepada presiden sebelum berakhirnya masa jabatan DPR.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
ICW Usul Tes Kelaikan Bakal Capim KPK Dilakukan oleh Anggota DPRPanitia Seleksi mengumumkan sebanyak 192 pendaftar lolos seleksi administrasi Capim KPK 2019-2023.
Baca lebih lajut »
ICW Ingatkan Pansel untuk Terbuka soal Latar Belakang Capim KPKICW menyayangkan Pansel Capim KPK tak menyertakan latar belakang calon saat mengumumkan 192 orang yang lolos seleksi administrasi.
Baca lebih lajut »
KPK Harap Pencabutan Hak Politik Wakil Ketua DPR Jadi Pelajaran Politikus LainMajelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan terhadap Taufik berupa pencabutan hak politik selama 3 tahun.
Baca lebih lajut »
Terima Surat Amnesti Baiq Nuril, Istana akan Segera Kirim ke DPRSelain menerima surat permohonan amnesti dari Baiq Nurul, Kepala Staf Presiden Moldoko juga menerima 300 ribu petisi dari komunitas terkait permohonan amnesti. BaiqNuril amnesti
Baca lebih lajut »
Istana akan Segera Kirim Surat Amnesti Baiq Nuril ke DPRMoeldoko menganggap kasus Baiq Nuril merupakan persoalan kemanusiaan.
Baca lebih lajut »