Institut For Criminal Justice Reform mempertanyakan inisiatif pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan fitur layanan di berbagai media sosial dan aplikasi pesan instan. Nasional
) mempertanyakan inisiatif pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan fitur layanan di berbagai media sosial dan aplikasi pesan instan.pada Jumat , mereka menyebut kebijakan ini tidak diperlukan. Sebab, kebijakan bertentangan dengan dua hal mendasar terkait hak setiap orang untuk mendapatkan informasi.
"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia," bunyi pasal tersebut.Kedua, kebijakan pembatasan ini juga tidak didahului dengan pemberitahuan kepada masyarakat atau dilakukan secara mendadak.tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah tidak tepat," demikian pernyataan ICJR.
Dalam keadaan tersebut, konstitusi memberikan kekuasaan kepada kepala negara atau pemerintah untuk menilai dan menentukan negara dalam keadaan darurat. Hal-hal itu adalah situasi darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan Presiden menetapkan secara resmi negara tengah dalam kondisi darurat.ICJR merekomendasikan tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, mengkaji kebijakan pembatasan akses media sosial secara mendalam agar tidak merugikan kepentingan yang lebih luas.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
YLKI Nilai Langkah Pemerintah Batasi Akses Medsos Bisa Dimengerti'Secara politis apa yang dilakukan pemerintah bisa dimengerti walaupun sebenarnya terlambat,' kata Tulus
Baca lebih lajut »
UGM Sampaikan Pesan Persatuan dan PerdamaianUGM mengajak semua pihak kembali ke nilai-nilai kejujuran dan integritas.
Baca lebih lajut »
Megawati Hadiri Penandatangan MoU Kemdagri dengan BPIPKedua institusi tersebut juga akan mengadakan pelatihan serta pembinaan nilai-nilai Pancasila.
Baca lebih lajut »
Mendagri: Perda Harus Implementasikan Nilai Pancasila : Okezone NewsMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan Peraturan Daerah Perda harus mampu mengimplementasikan nilainilai dalam Pancasila - Nasional - Okezone News
Baca lebih lajut »
Untuk Kalahkan Marquez, Petrucci Nilai Ducati Harus Siap 100% : Okezone SportsPetrucci menyadari Marquez bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan - MotoGP - Okezone Sports
Baca lebih lajut »
Pimpinan ormas Islam diajak kenalkan nilai antikorupsi melalui dakwahKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak pimpinan pengurus organisasi masyarakat (ormas) Islam dan takmir masjid untuk memperkenalkan nilai-nilai ...
Baca lebih lajut »
18 Siswa di Kalsel Dapat Nilai Nol UNBK
Baca lebih lajut »
Mendagri: Perda Harus Sesuai Nilai PancasilaPerda memang kewenangan daerah, tetapi pemerintah pusat berwenang menguji.
Baca lebih lajut »
Kemendagri dan BPIP Teken MoU Optimalisasi Nilai Pancasila di ASNKementerian Dalam Negeri bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melakukan penandatangan kerja sama atau Memorandum...
Baca lebih lajut »
Lorenzo Nilai Honda RCV Tidak 'Ramah Pebalap'Jorge Lorenzo akui Honda RC213V sulit ditaklukkan pebalap.
Baca lebih lajut »
Jokowi Nilai Kinerja PNS dalam Angka, Sangat Baik 120 : Okezone EconomyJokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil PNS - Sektor Riil - okezone economy
Baca lebih lajut »