Perempuan berinisial SR menjadi korban perlakuan yang tidak menyenangkan dan pelecehan secara lisan dari oknum perangkat Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, yang berinisial R. Sindonews news .
Pasalnya saat dia hendak mengurus dokumen administrasi kependudukan seperti Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga di kantor Desa Banyusari, oleh R dimintai uang Rp1 juta atau bisa gratis asalkan bersedia diajak berhubungan badan.Sontak saja hal tersebut membuat SR kaget dan merasa dilecehkan.
SR mengatakan, kejadian tidak mengenakan itu terjadi saat dirinya hendak mengurus akta kelahiran anaknya, kartu keluarga, dan KTP milik sepupunya. Di kantor desa, dia diberitahu oleh R jika untuk mengurus semua dokumen tersebut perlu biaya sebesar Rp1 juta. "Waktu itu saya sudah sepakat dengan angka itu dan pulang sambil menunggu prosesnya," kata SR kepada wartawan di Mapolresta Bandung, Kamis .
Setelah beberapa hari SR kembali lagi ke kantor desa dan menemui R untuk menanyakan administrasi kependudukan yang diprosesnya. Pelaku menyebutkan jika nominal Rp1 juta tidak cukup untuk mengurus semua dokumen tersebut. Namun dia menyebutkan jika dokumen bisa diurus asal mau berhubungan badan."Dia berdalih kalau Rp1 juta tidak cukup dan langsung ngomong 'Itu semua bisa saya urus asal kamu mau berhubungan badan dengan saya'," kata SR menirukan ucapan R.
SR mengaku terkejut dengan pernyataan pelaku yang mengajak untuk berhubungan badan. Sebab, selama ini, korban terbilang jarang bertegur sapa dengan pelaku meski tinggal di RT yang sama."Saya minta keadilan, soalnya dia mengancam saya dan anak saya, juga mengancam dokumen yang diajukan tidak akan diproses semuanya," sebutnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Niat Urus KTP, Wanita di Bandung Justru Diminta Uang Rp 1 Juta Atau Berhubungan BadanWarga Kabupaten Bandung diminta berhubungan badan dengan oknum perangkat Desa Banyusari dalam pengurusan dokumen.
Baca lebih lajut »
Pamerkan SDGs Desa di Kantor Pusat PBB, Menteri Desa PDTT Siap Cari Mitra InternasionalMendesa PDTT akan memaparkan capaian SDGs Desa pada acara PBB, termasuk mencari calon mitra internasional untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Baca lebih lajut »
Junimart Usul Regulasi Wakil Kepala Desa Diatur RUU DesaWAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mengusulkan agar regulasi terkait wakil kepala desa turut diatur dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Baca lebih lajut »
Revisi UU Desa: Alokasi Dana Desa 15 Persen dari Dana Perimbangan Kabupaten/KotaUU Desa saat ini, alokasi dana desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan.
Baca lebih lajut »
Tujuh Desa Tak Terima Dana Desa, Ini Penyebabnya - Jawa PosMerujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022, saat ini terdapat tujuh desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa.
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar menerima laporan dari seorang perempuan cantik asal Desa Banyusari,...
Baca lebih lajut »