Hundreds of teachers and non-teaching staff who are honorers in West Java protested at the DPRD building in Bandung, demanding full-time positions as civil servants (PPPK). They argue that they perform duties similar to ASN but receive inadequate wages and lack job security.
jpnn.com, BANDUNG - Ketua FKGH SMK, SMA, SLB Jabar Yudi Nurman Fauzi mengatakan banyak tenaga honorer yang menjalankan tugas seperti ASN, tetapi gaji tidak sesuai dan tak diangkat. Hal itu disampaikannya di hadapan ratusan guru dan tendik honorer yang berdemonstrasi di halaman Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Senin (13/1).
“Kami mendapat status ASN tetapi dengan kondisi seperti honorer, ini lah yang membuat kami sakit hati, dan sejumlah teman-teman di daerah menemukan kecurangan saat proses tes kemarin dan hasilnya dari pemprov dan disdik, silakan mengadukan dan bicara dan lagi-lagi janji,” kata Yudi ditemui dalam aksi demo. Menurut Yudi, formasi PPPK Pemprov Jabar dikuotakan 30 persen dan 24 persen sudah dialokasikan. Sisanya, ia menuntut pemerintah segera mengangkat menjadi PPPK. “Jabar memiliki 30 persen jatah untuk pemberdayaan, 24 persen sudah dialokasikan sisa enam persen. Apakah ini ada akan keberanian dari Pemprov Jabar untuk memberdayakan teman-teman honorer dan diangkat menjadi PPPK penuh waktu?,” terangnya. Yudi mengungkapkan, banyak guru dan tendik honorer yang mengabdi selama puluhan tahun tanpa status kepegawaian yang jelas. Mereka digaji seadanya tanpa ada pesangon atau uang pensiun saat purnatugas. “Ada di sini yang bekerja lebih dari 15 atau 20 tahun tapi bagaimana perhatian pemerintah untuk kesejahteraannya, minim sekali. Kondisi mereka sangat memprihatinkan kerja di pelosok dengan gaji seadanya,” jelasnya
HONORER PROTEST WEST JAVA PPPK DEMAND
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ribuan Honorer TMS Gagal Daftar PPPK 2024 Tahap 2Thousands of honorer K2 and non-ASN TMS (not meeting the criteria) failed to register for the 2024 PPPK (Civil Servant Career Path) stage 2. Despite the beginning of registration on December 22, many are still unable to create accounts. According to P2OPJI (Association of Irrigation Network Operation and Maintenance Personnel) Chairman A. Irfandi Sofyan, this is due to the South Sulawesi BKD (Regional Civil Service Board) ignoring the Decree of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (KepmenPAN-RB) No. 634 of 2024. Sofyan stated that the BKD's refusal to implement KepmenPAN-RB 634 of 2024 prevented 1,309 honorer K2 and non-ASN in the BKN database from registering. Although their workplaces responded positively, the BKD insists on not accommodating these TMS honorers to re-register. Sofyan expressed confusion about how to approach the BKD further, suspecting they wish to replace K2 honorers with outsourcing cleaning services. He noted that the BKD prioritizes new non-ASN over K2 honorers, with over 300 of the 1,309 TMS individuals being K2 honorers.
Baca lebih lajut »
KA Java Priority: Peluncuran Perjalanan Perdana Kereta Wisata PremiumKAI Wisata meluncurkan KA Java Priority, layanan kereta wisata premium dengan rute Gambir-Yogyakarta PP, untuk memberikan kenyamanan dan kemewahan selama perjalanan liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Baca lebih lajut »
KAI Wisata Luncurkan Kereta Java Priority untuk Nataru 2024/2025KAI Wisata meluncurkan Kereta Java Priority, layanan eksklusif untuk Nataru 2024/2025. Kereta ini beroperasi pada rute Stasiun Gambir-Yogyakarta PP selama periode 19 Desember 2024-5 Januari 2025.
Baca lebih lajut »
PT KAI Wisata Luncurkan Layanan Kereta Terbaru Java PriorityPT KAI Wisata meluncurkan layanan kereta terbaru, Java Priority, dengan pengalaman perjalanan berbeda dari kereta api reguler. Layanan ini menawarkan fasilitas premium dan akses ke Dining On Train.
Baca lebih lajut »
Government Planning Giant Sea Wall to Protect Java CoastIndonesia's government is planning a massive sea wall project to protect the northern coast of Java island from flooding and land subsidence. The project, known as the 'giant sea wall,' will require significant funding, and the government is seeking both domestic and international investors.
Baca lebih lajut »
Ribuan Sapi di Jawa Tengah Terjangkit PMKThousands of cattle in several regions of Central Java have been infected with Foot and Mouth Disease (PMK). The highest number of PMK cases are in border areas, particularly those bordering East Java, such as Blora, Sragen, and Wonogiri. The Central Java Livestock and Animal Health Service recorded that, as of Tuesday (January 7, 2025), there were 2,387 cattle suspected of being infected or suffering from PMK.
Baca lebih lajut »