Cek Fakta Liputan6.com telah membuktikan sejumlah hoaks terkait jabatan ketua KPK
Liputan6.com, Jakarta- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi jabatan strategis dalam penegakan kasus korupsi, posisi tersebut pun tidak luput dari serangan hoaks.
Cek Fakta Liputan6.com pun telah membuktikan sejumlah hoaks terkait jabatan ketua KPK, berikut kumpulannya.Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firli Bahuri menerima suap dari Anies Baswedan Rp 2,3 triliun. Maraknya peredaran hoaks membuat kita harus lebih teliti lagi dalam meneliti informasi yang diterima. Oleh karena itu, chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta hadir untuk melawan misinformasi dan disinformasi yang kian masif menyebar di masyarakat, baik ...
Akun Facebook tersebut mengunggah sebuah video berjudul"UPDATE TERKINI AHOK JADI KETUA KPK, KEINGINAN AHOK MASUK KABINET KERJA JOKOWI AKHIRNYA TERWUJUD".
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wakil Ketua KPK Ingatkan Inspektorat Awasi Kekayaan Pegawai: Sebelum Diklarifikasi KPK“Jika ada kecurigaan, terutama ini bapak-bapak dari inspektor, pengawas internal, panggil saja, Pak,” ujar Alex.
Baca lebih lajut »
Ahok dan Anies Baswedan Jadi Sasaran Hoaks Seputar Korupsi, Simak FaktanyaBerikut kumpulan hoaks seputar Ahok dan Anies Baswedan
Baca lebih lajut »
Mahfud MD Kaget Ada Profesor Sebar Berita Hoaks di Grup WABerita hoaks menyatakan Mahfud korupsi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca lebih lajut »
Kasus Suap Hakim Agung, KPK Periksa 2 Ketua Kamar Pembinaan MAKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.
Baca lebih lajut »
Puan Maharani Jabat Ketua Parlemen MIKTA, 3 Area Jadi PrioritasKetua DPR RI, Puan Maharani, resmi menjadi Ketua Parlemen MIKTA pada Kamis (9/3/2023).
Baca lebih lajut »
5 Fakta Seputar Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun di KemenkeuTemuan PPATK soal transaksi Rp 300 triliun tersebut memuat sejumlah nama di Kementerian Keuangan.
Baca lebih lajut »