HNW menegaskan isu jabatan presiden diubah menajdi tiga periode tidak akan masuk dalam agenda amendemen UUD 1945.
Menurut Hidayat, sudah jelas dan terbuka bahwa MPR dan Presiden Joko Widodo menyatakan tak ingin ada agenda perpanjangan masa jabatan lewat amendemen. Isu ini masih jadi bahan pembicaraan, kata Hidayat, karena ada yang mengomporinya., tetapi kan masih ada saja yang mengompori untuk membuka hal itu. Kalau menurut saya case closed. Menurut Bang Fadjroel Hidayat mengatakan usulan perpanjangan masa jabatan presiden pun bukan dari MPR.
Hidayat menyatakan pimpinan MPR juga tidak berencana untuk membuat agenda garis-garis besar haluan negara dalam mengamendemen UUD 1945. Usulan amendemen, tegas Hidayat, bukan domain pimpinan MPR, tetapi anggota.“Amendemen itu domain anggota MPR mengusulkan perubahan sesuai Pasal 37 ayat 1 sampai 4. Anggota itu domainnya Pasal 37 ayat 1 sampai 2, dan pimpinan MPR domainnya ada di Pasal 37 ayat 3 sampai 4 untuk menyelenggarakan paripurna,” kata politikus PKS ini.
Menurutnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo hanya memaparkan mengenai perkembangan yang terjadi di MPR, yakni pelakanaan amanah anggota MPR periode sebelumnya. MPR periode lalu, kata Hidayat, merekomendasikan agar MPR periode 2019-2024 melakukan kajian terkait sistem tata negara untuk menghadirkan GBHN.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jubir Jokowi: Presiden Tidak Mencampuri Agenda MPR Terkait Amandemen UUD 1945Fadjroel menyebut Jokowi sudah menyatakan sikap politik untuk sejalan dengan UUD 45 yakni masa jabatan hanya dua periode.
Baca lebih lajut »
PKS Ingatkan Pimpinan MPR Tak Punya Wewenang Ajukan Amandemen UUD 1945Hidayat Nur Wahid mengatakan, pimpinan MPR tidak memiliki wewenang mengusulkan amandemen UUD 1945.
Baca lebih lajut »
Berkaca UU KPK, UUD 1945 Dapat Diubah Secepat KilatZainal mengaku tidak bisa memercayai sikap partai politik saat ini yang terkesan menolak amendemen konstitusi. Sikap partai politik dapat berubah 180 derajat ketika ditumpangi kepentingan.
Baca lebih lajut »