HNW meminta pemerintah fokus Covid-19 dan hentikan pembahasan RUU Cipta Kerja
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA. mengingatkan agar pemerintah lebih focus terhadap penanganan virus Corona, sebagaimana Keputusan Presiden Joko Widodo yang menjadikan covid-19 sebagai Bencana Nasional. Karena itu menurut Hidayat, semestinya Pemerintah dan DPR menunda keseluruhan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Baik klaster ketenagakerjaan maupun 10 klaster lainnya. Sehingga bukan hanya menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan saja.
”Pasal itu mengatur bahwa peraturan pemerintah dapat membatalkan Undang-undang . Padahal secara hierarkis, PP yang dibuat oleh pemerintah posisinya berada di bawah UU yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR. Dan secara hukum PP hadir bukan untuk mengubah UU, melainkan untuk menjalankan UU, sesuai ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 5 ayat ,” ujarnya.
“Itu hanya salah satu contoh, tetapi sangat prinsipil. Ada banyak lagi hal yang berpotensi bermasalah dan kontroversi di luar klaster ketenagakerjaan, yang oleh Pemerintah sudah diminta untuk ditunda pembahasannya,“ tukasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Demi Transparansi, Gugus Tugas Covid-19 Luncurkan Bersatu Lawan CovidData dan informasi tersebut berkaitan dengan perkembangan Covid-19 di Tanah Air.
Baca lebih lajut »
Pasien sembuh 1.151 orang, 19 provinsi tak ada kasus baru COVID-19Data kasus COVID19 di Indonesia hingga Senin, 27 April 2020: +214 positif, total 9.096 kasus +44 sembuh, total 1.151 orang +22 meninggal, total 765 orang CoronaVirusIndonesia CoronaVirusUpdate
Baca lebih lajut »
Covid-19, Pemerintah Diminta Tegas Soal Larangan Mudik |Republika OnlinePemerintah dinilai harus tegas dalam melarang mudik kala wabah Covid-19 berlangsung
Baca lebih lajut »
Riset Indef: Kebijakan Pemerintah Terkait Covid-19 Lebih Banyak Direspons NegatifBerbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya menangani pandemi Covid-19 lebih banyak direspons negatif oleh publik.
Baca lebih lajut »
Riset INDEF: Warganet Tanggapi Negatif Kebijakan Pemerintah soal COVID-19Berdasarkan riset ini, kebijakan pemerintah tangani COVID-19 lebih banyak dapat respons negatif warganet. Kebijakan tersebut adalah PSBB hingga pembebasan napi.
Baca lebih lajut »
Mengapa tenaga kesehatan terus tertular Covid-19 di tengah komitmen pemerintah menyalurkan APD?Jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia terus bertambah di tengah pandemi virus corona. Pemerintah menegaskan telah berkomitmen untuk menyalurkan alat pelindung diri atau APD, namun Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan tenaga kesehatan di lapangan masih kekurangan APD.
Baca lebih lajut »