HNW nilai rencana sertifikasi hanya kepada umat Islam sangat diskriminatif
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mengingatkan Kementerian Agama agar tidak memberi kado buruk bagi umat Islam pada momen peringatan HUT Kemerdekaan RI dan tahun baru Islam/hijriah 1442 H. Peringatan itu disampaikan Hidayat, terkait rencana penerapan sertifikasi penceramah hanya untuk umat Islam. Hidayat menyebut, sertifikasi penceramah yang hanya diperuntukan bagi umat Islam, merupakan tindakan yang tidak adil dan diskriminatif.
“Menteri Agama jangan diskriminatif terhadap umat Islam, dan harus berlaku adil sesuai sila ke-2 dan ke-5 Pancasila. Bila program sertifikasi itu akan dilaksanakan juga, haruslah profesional, amanah, adil dan tidak diskriminatif, apalagi dengan politisasi. Karena program pemerintah harusnya untuk penceramah semua agama secara adil dan amanah.
HNW mengaku heran dengan “ngototnya” Kemenag, sebab program sertifikasi penceramah sejatinya tidak ada dalam Janji Kampanye Presiden Jokowi dan juga tidak menjadi Kegiatan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah/Kemenag 2020 sebagaimana yang sudah disampaikan ke DPR baik pada akhir 2019 maupun pada April 2020 setelah refocussing kegiatan akibat Covid-19.
“Kini, masih dalam momentum peringati HUT Kemerdekaan RI ke-75, dan menyambut tahun baru Islam 1442H, sangat disayangkan, apalagi di tengah belum mampunya pemerintah laksanakan kewajiban terkait covid-19, Menag tidak memberikan kebijakan yang menenteramkan sebagai salah satu therapi atasi covid-19.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Muhamad-Saraswati Dinilai Mampu Membumikan Nilai-nilai Pancasila di TangselPerpaduan pasangan Muhamad-Saraswati diyakini akan menghasilkan kepemimpinan hebat.
Baca lebih lajut »
Pembentukan Tim Perumus RUU Cipta Kerja, KASBI Nilai Hanya untuk Tutupi KekeliruanKASBI menyebutkan, pembentukan Tim Perumus RUU Cipta Kerja hanya sebagai syarat formalitas untuk tutupi kekeliruan.
Baca lebih lajut »
Fraksi PKS Nilai Pemerintah Gagal Capai Target Pertumbuhan EkonomiFraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pemerintah gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada 2019.
Baca lebih lajut »
MAKI Nilai Brigjen Prasetijo Utomo Bisa Jadi Justice CollaboratorSebab, dari keterangan Prasetijo, Baresrkim dapat mengetahui adanya dugaan korupsi dalam perkara penghapusan red notice Djoko Tjandra.
Baca lebih lajut »
Nilai Ekspor Bulan Juli Terkerek Kenaikan Harga MinyakNilai Ekspor Bulan Juli Terkerek Kenaikan Harga Minyak. Kenaikan migas terjadi karena nilai minyak mentah naik lumayan tinggi 84,96% yang terjadi karena volumenya juga naik 8,85%.
Baca lebih lajut »