Pemerintah diminta tegas dengan platform media sosial yang mengeluarkan situs judi online. Opsinya adalah menutup atau mengizinkan situs-situs itu berkembang
biak di Indonesia.Budi Arie Anggap Penjudi Online Korban yang Perlu Diselamatkan
Belakangan, kata Hinca, lokasi server berada di Kamboja, Vietnam dan seterusnya. Sehingga aparat penegak hukum Indonesia memiliki batasan yuridiksi. "Posisi ini bagi kita pilihannya nggak ada cuma tutup atau izinkan gitu ya. Karena kalau nggak ditutup ya tetap semua bisa diakses gitu," ujar Hinca.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
AS Terus Serukan Deeskalasi; Israel Pertimbangkan Opsi-opsi Pembalasan terhadap IranAmerika Serikat terus menyerukan deeskalasi ketegangan di Timur Tengah di saat Israel mempertimbangkan opsi-opsi yang dimilikinya menyusul serangan udara Iran beberapa hari yang lalu. Pemimpin militer Israel mengatakan negaranya masih mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil, dan...
Baca lebih lajut »
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Tolak Amicus Curiae Megawati: Sangat Kurang ElokMenurut Hinca Pandjaitan, Megawati tidak pas mengajukan amicus curiae lantaran masih berstatus sebagai Ketum PDIP.
Baca lebih lajut »
Silaturahmi KNPI, Ryano Panjaitan Jak Pemuda Bersatu Seusai Pilpres 2024JPNN.com : Ketua Umum KNPI Muhammad Ryano Panjaitan mengajak semua pihak termasuk pemuda bersatu seusai Pilpres 2024.
Baca lebih lajut »
Silaturahmi dan Tasyakuran Kepemudaan KNPI, Ryano Panjaitan Dorong Pemuda Bersatu Pascapilpres 2024Berita Silaturahmi dan Tasyakuran Kepemudaan KNPI, Ryano Panjaitan Dorong Pemuda Bersatu Pascapilpres 2024 terbaru hari ini 2024-04-01 15:55:24 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Menko Marinves Luhut Panjaitan Mengakui Korupsi Tambang Timah Terjadi karena Terlambatnya DigitalisasiMenko Marinves Luhut Panjaitan mengakui bahwa korupsi tambang timah yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Moeis terjadi karena Indonesia terlambat menerapkan digitalisasi. Luhut menyatakan bahwa kasus ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk lebih mendorong digitalisasi dalam semua sistem investasi, termasuk di sektor pertambangan.
Baca lebih lajut »
Dorong Kualitas Lulusan, Anggota Komisi III DPR: Program Doktor Hukum Harus Berstandar InternasionalAnggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menilai program doktor ilmu hukum harus memiliki standar internasional.
Baca lebih lajut »