Menurut Hidayat, penghentian pembahasan RUU HIP, sejalan dengan komitmen pimpinan DPR yang disampaikan saat menerima delegasi Pimpinan Pengunjuk Rasa tolak RUU HIP. MPRRI
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dr. H M Hidayat Nur Wahid, MA mendesak Rapat Paripurna DPR RI penutupan masa sidang, yang akan digelar Kamis , segera memutuskan penghentian pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila . Menurut Hidayat, penghentian pembahasan RUU HIP, sejalan dengan komitmen pimpinan DPR yang disampaikan saat menerima delegasi Pimpinan Pengunjuk Rasa tolak RUU HIP.
Baca Juga: Hidayat menyayangkan hasil rapat Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah yang telah menarik 16 RUU dari daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020, tetapi tidak ada RUU HIP dari daftar RUU yang ditarik tersebut. Padahal, penolakan terhadap RUU ini sudah sangat masif dilakukan dari berbagai elemen bangsa, dari Ormas Keagamaan, Pemuda Pancasila, hingga Legiun Veteran. Sayangnya, aspirasi mereka belum didengarkan secara seksama oleh DPR RI.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Demo DPR Tolak RUU HIP, PA 212 Janjikan Massa Lebih BesarPA 212 yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI mengklaim massa yang datang berasal dari 174 ormas yang tergabung dalam aliansi.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Sampaikan Sikap Resmi Soal RUU HIP ke DPR Besok |Republika OnlineSetelah surat diserahkan, kelanjutan RUU HIP itu berada di tangan DPR.
Baca lebih lajut »
Kamis Besok Mahfud Datangi DPR, Sampaikan Sikap Pemerintah Tunda Bahas RUU HIP'Besok saya akan ke DPR, jamnya masih diatur,' kata Mahfud.
Baca lebih lajut »
Sedang Reses, Baleg DPR Tetap Kebut Pembahasan RUU Cipta KerjaBadan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat akan tetap membahas Rancangan Undang-undang Cipta Kerja saat reses mulai pekan depan. DPR RUUCiptaKerja
Baca lebih lajut »
Pemerintah dan DPR Diminta Segera Sahkan RUU Perampasan AsetRUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk merampas aset hasil kejahatan korupsi tanpa bergantung pada kehadiran para pelaku.
Baca lebih lajut »
DPR Gelar Paripurna Sahkan Perppu Pilkada Jadi UU Hari IniDPR akan mengesahkan Perppu Pilkada 2020 menjadi undang-undang hari ini, dengan begitu pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 resmi dilakukan 9 Desember.
Baca lebih lajut »