Heru mengungkapkan pembahasan kebijakan jalan berbayar elektronik atau ERP di sejumlah lokasi di Ibu Kota itu membutuhkan proses yang tidak singkat dan harus melewati tujuh tahapan.
Arsip Kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin . ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama/aa.Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut penerapan jalan berbayar elektronik masih menunggu pembahasan di DPRD DKI Jakarta khususnya terkait penyusunan regulasi.
Dinas Perhubungan DKI sebelumnya mengusulkan besaran tarif menyesuaikan jenis kendaraan berkisar Rp5 ribu hingga Rp19 ribu. Kemudian, kendaraan korps diplomatik negara asing, kendaraan ambulans, kendaraan jenazah, dan pemadam kebakaran. Selanjutnya, akan dibahas terkait proses bisnis menyangkut lembaga yang akan mengelola ERP, titik rencana penerapan, dan soal tarif.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPRD DKI: Penyusunan Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Selesai Tahun IniPenyusunan raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) soal jalan berbayar atau ERP di Jakarta ditargetkan rampung pada 2023.
Baca lebih lajut »
Pimpinan DPRD DKI Minta Transportasi Umum di Jakarta Dibenahi Sebelum ERP DiterapkanSistem ERP dianggap tak bisa diterapkan di Jakarta dalam waktu dekat karena Pemprov DKI masih harus membenahi layanan transportasi umum.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Benahi Angkutan Umum Sebelum Terapkan ERPPemprov DKI bersama pemerintah pusat masih membahas aturan sistem jalan berbayar atau ERP.
Baca lebih lajut »
Sebelum Terapkan ERP, Pemprov DKI Diminta Tingkatkan Layanan Transportasi Umum DuluNamun, lanjut Taufik, terdapat sejumlah catatan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta jika hendak menerapkan ERP.
Baca lebih lajut »
Sudah Enam Era Gubernur, Jalan Berbayar di Jakarta Cuma Wacana | merdeka.comMeski tak kunjung dieksekusi, kebijakan ERP di Jakarta kembali muncul saat Jakarta dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Mengacu Raperda P2LSE ada 25 jalan di Jakarta yang akan diterapkan ERP. ERP diyakini mengurangi macet Jakarta bagi mereka yang keberatan dengan tarif melintas yang ditetapkan
Baca lebih lajut »
Bakal Minta Klarifikasi Soal Tudingan Korupsi Bansos DKI 2020, PSI juga Sentil Heru BudiKetua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo akan meminta klarifikasi Dinas Sosial (Dinsos) dan Pasar Jaya soal temuan beras rusak yang diduga merupakan bantuan sosial (bansos) anggaran tahun 2020.
Baca lebih lajut »