Sejak isu polusi udara Ibukota mencuat pada awal bulan ini, Heru menyebut, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta intens melakukan pemeriksaan emisi industri.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berjanji pihaknya bakal menertibkan pabrik-pabrik yang mengeluarkan polutan melebihi ambang baku mutu. Sejak isu polusi udara Ibukota mencuat pada awal bulan ini, Heru menyebut, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta intens melakukan pemeriksaan emisi industri di Jakarta.
Hal itu disampaikan oleh Heru usai meninjau LRT Jabodebek di Stasiun Jatimulya, Bekasi Timur, Jumat .Baca juga: DPRD Usul Ganjil Genap 24 Jam, Pengamat Sebut Darurat Polusi Udara Di samping itu, menurut dia, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sudah bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memeriksa emisi industri-industri yang beroperasi di Jakarta.
Hasilnya, pada awal pekan lalu KLHK bersama Dinas Lingkungan Hidup DKI menyegel empat perusahaan yang melanggar aturan ambang baku mutu. Keempat perusahaan tersebut bergerak di bidang bongkar muat dan peleburan batu bara.
"Iya kan kemarin Dinas LH bersama KLHK menindak perusahaan itu. Akan bareng terus untuk penindakan," tegasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menperin Bentuk Tim Inspeksi Kualitas Udara, Bakal Tindak Industri yang Langgar Aturan EmisiMenteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sudah membentuk dan menetapkan tim inspeksi pengendalian emisi gas buang sektor industri di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Baca lebih lajut »
Polusi Dioksin: Pemprov Jatim Didesak Tindak Industri yang Masih Impor PlastikSejumlah mahasiswa dan aktivis dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan ECOTON mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar menindak impor sampah plastik yang merusak lingkungan. Pemilahan dan pembakaran sampah plastik impor selama puluhan tahun menimbulkan polusi dioksin yang berbahaya.
Baca lebih lajut »
Heru Budi Akan Temui Asosiasi Pengusaha, Bahas Peluang Pekerja Swasta WFH saat KTT ASEANHeru menyampaikan, tidak mempunyai wewenang untuk mewajibkan pekerja swasta untuk WFH serta merta sebagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Baca lebih lajut »