Heru Budi Tak Bisa Terapkan Kebijakan WFH di Perusahaan Swasta, Ini Alasannya

Indonesia Berita Berita

Heru Budi Tak Bisa Terapkan Kebijakan WFH di Perusahaan Swasta, Ini Alasannya
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 tempodotco
  • ⏱ Reading Time:
  • 24 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 63%

Heru Budi Tak Bisa Terapkan Kebijakan WFH di Perusahaan Swasta, Ini Alasannya TempoMetro

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono masih perlu memikirkan soal menerbitkan imbauan resmi terhadap kebijakan work from home atau WFH bagi perusahaan swasta sebagaimana saran yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beberapa waktu lalu.'Ya masih perlu dipikirin karena menyangkut bisnis mereka, kegiatan mereka kan berbeda-beda,' kata Heru Budi saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu malam, 13 Agustus 2023.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantor menyarankan perusahaan swasta untuk menerapkan kebijakan WFH lantaran kualitas udara Jakarta yang terus memburuk.Lembaga negara itu pun turut mengusulkan swasta untuk mengadopsi kebijakan Pemprov DKI dalam mengambil keputusan WFH atau tidak atau manajemen kantor bisa mengacu pada status kualitas udara Jakarta.'Kita juga mengadopsi kebijakan dari Pemprov DKI.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

tempodotco /  🏆 12. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Heru Budi: Kami Tak Bisa Paksa Perusahaan Swasta WFH Saat KTT ASEANHeru Budi: Kami Tak Bisa Paksa Perusahaan Swasta WFH Saat KTT ASEANKarena itu, Pemprov DKI Jakarta hanya akan mengeluarkan imbauan WFH bagi perusahaan-perusahaan swasta.
Baca lebih lajut »

Jelang KTT ASEAN 2023 di Jakarta, Heru Budi Minta Perusahaan Swasta WFHJelang KTT ASEAN 2023 di Jakarta, Heru Budi Minta Perusahaan Swasta WFHPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta perusahaan swasta yang berada di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar melakukan
Baca lebih lajut »

Heru Budi Setujui Tarif Transjakarta Rute Kalideres-Bandara Soetta Rp 5.000Heru Budi Setujui Tarif Transjakarta Rute Kalideres-Bandara Soetta Rp 5.000Anggota DPRD DKI M Taufik Zoelkifli juga menyetujui adanya perubahan tarif yang semula dari Rp3.500 menjadi Rp5000.
Baca lebih lajut »

Heru Budi Setujui Tarif Transjakarta ke Bandara Soekarno-Hatta Rp 5.000Heru Budi Setujui Tarif Transjakarta ke Bandara Soekarno-Hatta Rp 5.000Besaran tarif transjakarta ke bandara Rp 5.000 itu selanjutnya akan diajukan ke DPRD DKI Jakarta.
Baca lebih lajut »

Heru Budi dan Legislator DKI Setuju Tarif TransJakarta Kalideres-Bandara Soetta Rp5.000Heru Budi dan Legislator DKI Setuju Tarif TransJakarta Kalideres-Bandara Soetta Rp5.000Usulan tarif TransJakarta Kalideres-Bandara Soetta Rp5.000 datang dari Dewan Transportasi Kota Jakarta. Pemprov dan anggota DPRD pun setuju hal itu.
Baca lebih lajut »

Diacuhkan Kelurahan, Korban Dugaan Pelecehan Seksual Ketua RW Pluit Lapor ke Heru BudiDiacuhkan Kelurahan, Korban Dugaan Pelecehan Seksual Ketua RW Pluit Lapor ke Heru BudiRI mengaku pernah dilecehkan oleh Ketua RW 06 Pluit dengan inisial ST. Namun, aduan tersebut diduga diacuhkan oleh Kelurahan Pluit.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-04 09:44:27