Heru Budi lantas menyarankan informasi soal pejabat DKI punya banyak tanah ditanyakan ke Inspektorat DKI Jakarta.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut oknum pejabat di Pemprov DKI Jakarta memiliki aset 25-30 bidang tanah. Pimpinan KPK mengaku heran.
Mulanya, Alex mengaku mendengar ada oknum pejabat Pemprov DKI Jakarta yang masih berusaha mencari uang tambahan dari proses pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan. Padahal, menurut Alex, kesejahteraan pegawai DKI sejatinya tidak diragukan lagi. "Tingkat kesejahteraan, tingkat penghasilan jauh di atas rata-rata, bahkan ada salah satu dirjen di kementerian iri dengan penghasilan kepala dinas di Pemprov DKI," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Heru Budi Lempar ke Inspektorat soal Pejabat Pemprov DKI Miliki Puluhan Bidang Tanah | merdeka.comAlex juga mengatakan, hal tersebut membuat harga tanah semakin mahal. Sebab, tanah-tanah hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu.
Baca lebih lajut »
Harta Tajir Fantastis Pejabat DKI Jakarta Anak Buah Heru Budi Masih Jadi Top 3 MetroTop 3 Metro hari ini diawali dari berita Top 3 Metro, kemarin, perihal Ketua Forum Warga Kota Azas Tigor Nainggolan menyoroti harta pejabat DKI.
Baca lebih lajut »
Heru Budi Hartono Sambangi Setiap Fraksi DPRD DKI Jakarta, Siap Terima MasukanKetua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi lewat media sosial Twitter mengungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menyambangi setiap fraksi.
Baca lebih lajut »
Heru Budi Minta ASN DKI Gandeng TNI - Polri dan Warga Kristen & Katolik Pastikan Natal Aman'Saya minta ASN di Pemprov DKI Jakarta bersinergi bersama TNI-Polri, para pemangku kepentingan, serta masyarakat Kristen dan Katolik agar rangkaian Natal 2022 berjalan baik,' ungkap Heru Budi Hartono.
Baca lebih lajut »
Prasetyo Edi dan Marullah Dampingi Heru Budi Silaturahmi ke Setiap Fraksi di DPRD DKIFraksi PKB-PPP DKI Jakarta mengungkap buruknya penanggulangan banjir disebabkan oleh anggaran yang hanya di bawah Rp1 miliar untuk masing-masing daerah.
Baca lebih lajut »