Heru Budi Hartono Tak Buru-buru Terapkan Jalan Berbayar, ERP, Libatkan Ahli hingga Masyarakat TempoMetro
TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Ia mengaku membutuhkan waktu cukup panjang sebelum menerapkan aturan tersebut.“Jadi tahapan-tahapan peraturan sedang kita bahas, itu memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga tatanan aturannya dipersiapkan,” kata Heru Budi di Agro Eduwisata Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Januari 2023.Tidak hanya pemerintah pusat dan para ahli, pembahasan soal aturan electronic road pricing juga melibatkan masyarakat.
Kalau enggak dimulai, kapan dimulainya kan seperti itu,” kata Kasatpres itu.Baca: Pendapatan Jalan Berbayar Disarankan untuk Perbaiki Kualitas TransportasiDKI fokus tuntaskan regulasiSebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan, pemerintah DKI belum menetapkan regulasi jalan berbayar ERP. Menurut dia, Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik masih dibahas.'Kami masih fokus pada penuntasan regulasinya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Heru Budi: Tarif ERP Masih Perlu Dibahas dengan Pemerintah PusatPj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut tarif sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) masih perlu dibahas bersama pemerintah pusat.
Baca lebih lajut »
Heru Budi Sebut Kebijakan ERP Masih Tahap FGD dengan Para PakarPj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono sebut kebijakan jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) masih dalam tahap focus group discussion
Baca lebih lajut »
Heru Budi Masih Gali Pendapat Ahli soal Pengadaan ERPHeru menyampaikan, seiring dengan pembahasan soal ERP, pihaknya juga masih merapikan layanan moda transportasi yang ada.
Baca lebih lajut »
Heru Budi: Pembahasan dan Penyiapan ERP Melalui Tahapan PanjangUntuk bisa menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik (ERP), Pemprov DKI memerlukan regulasi berupa perda yang saat ini masih dalam proses pembahasan. Penerapannya pun memerlukan tahapan yang panjang. Metropolitan AdadiKompas
Baca lebih lajut »
RUPSLB Setujui Pengunduran Diri Heru Budi Hartono Sebagai Komisaris Bank BTNPengunduran diri Heru Budi Hartono sebagai Komisaris Bank BTN dilakukan karena telah diangkat menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Baca lebih lajut »
Momen Heru Budi Hartono Pamit dari Komisaris BTNPenjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengundurkan diri sebagai Komisaris Bank BTN dalam RUPS Luar Biasa yang digelar di Jakarta. Begini potretnya.
Baca lebih lajut »