JPNN.com : Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menjadi penopang dinasti politik Presiden Jokowi.
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menyoroti proses uji materi batas usia capres dan cawapres yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi .
"Bukan lagi soal batas usia, tetapi dalam pengujian ini pemohon meminta tafsir dan makna konstitusional ketentuan batas usia itu dimaknai dengan bahwa syarat usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai gubernur/bupati/wali kota," ujar dia dalam siaran persnya, Senin . "Namun diduga kuat dilandasi nafsu kuasa keluarga Jokowi dan para pemuja Jokowi yang hendak mengusung Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, yang belum genap 40 tahun, sebagai cawapres Prabowo," ujar dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Syahrul Yasin Limpo Minta Maaf kepada Jokowi: Maaf, Tidak Bisa Menyelesaikan Tugas'Saya mohon maaf dan pamit pada Bapak Presiden karena tidak bisa menyelesaikan tugas atau tidak bisa lagi membantu Bapak Presiden,' kata Syahrul Yasin Limpo.
Baca lebih lajut »
Pake Behel Boleh, Tompi: di Al Quran Tidak Ada Kalimaat Tidak Boleh Operasi HidungTompi juga menegaskan, pentingnya untuk konsisten tentang apa yang dianut. Kalau memang menurut seseorang bedah plastik dengan memancungkan hidung adalah dosa.
Baca lebih lajut »
Kaesang ke Milenial dan Gen Z: Tidak Pilih PSI Tidak Apa-apa, yang Penting Jangan GolputMenurut Kaesang, tidak golput adalah salah satu cara generasi muda ikut menentukan masa depan generasi muda.
Baca lebih lajut »
Tak Sapa Kaesang di Acara Relawan, Jokowi: Saya Tidak KetemuPresiden Jokowi menghadiri acara konsolidasi nasional jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di SICC, Sentul, Bogor.
Baca lebih lajut »
Pemkot Surakarta minta masyarakat lapor SPHP tidak ikuti aturanPemerintah Kota (Pemkot) Surakarta meminta masyarakat untuk melaporkan penjualan beras pada program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang tidak ...
Baca lebih lajut »