Heboh Rektor Asing, GBHN, dan Benarkah Jokowi Memimpin ala Jawa - Analisa -
Heboh Rektor Asing, GBHN, dan Benarkah Jokowi Memimpin ala JawaInilah ringkasan beberapa tulisan menarik yang perlu Anda simak pekan ini. Ada polemik yang cukup hangat mengenai rencana rekrutmen rektor asing. Mencuat pula usulan kalangan partai politik untuk membikin lagi GBHN seperti dalam era Orde Baru. Dua artikel ini merupakan sikap editorial Koran Tempo.
Kualitas mayoritas perguruan tinggi di Tanah Air yang belum membanggakan bisa menjadi alasan kenapa Indonesia membutuhkan rektor asing. Hingga saat ini, hanya ada tiga perguruan tinggi yang masuk daftar 500 top universitas dunia versi Quacquarelli Symonds World University Rankings 2019/2020. Universitas Indonesia bertengger di peringkat ke-296, Universitas Gadjah Mada di urutan ke-320, dan Institut Teknologi Bandung berada di posisi ke-331.
Dilandasi semangat reformasi 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengubah aturan dasar demokrasi. Presiden pun dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat sejak 2004-tidak seperti sebelumnya yang ditentukan oleh MPR. Presiden terpilih diberi kewenangan untuk menyusun program pembangunan sesuai dengan janji kampanyenya.
Sayangnya, kekhawatiran itu tidak dibarengi dengan analisis yang melihat struktur politik saat ini yang sudah berubah setelah kejatuhan Soeharto oleh gerakan reformasi. Struktur politik otoriter Orde Baru memungkinkan Soeharto menjalankan model kepemimpinan dan kekuasaannya bergaya seperti raja-raja Mataram, dengan kejawaan sebagai basis legitimasi politik sekaligus kultural . Meski ada pemilihan umum setiap lima tahun sekali, semua itu adalah politik"seolah-olah" demokratis.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mendagri Nilai GBHN Perlu untuk Presiden Tepati Janji Jangka Panjang'Janji seorang presiden menjadi program perencanaan. Bisa 5 atau 10 tahunan. Jangan sampai terputus kesinambungan dan perencanaan jangka panjang, ya perlu GBHN,' kata Mendagri Tjahjo Kumolo. GBHN Mendagri
Baca lebih lajut »
Mendagri Setuju GBHN Dihidupkan Lagi, Ini AlasannyaMendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, harus ada kesinambungan pembangunan dari antar-periode pemerintahan sehingga perlu ada GBHN. GBHN
Baca lebih lajut »
Mendagri: Indonesia Perlu GBHN Agar Pembangunan Tak TerputusMendagri menyambut rencana pemberlakukan GBHN sebagai penjamin agar pembangunan tak terputus karena sudah ada perencanaan jangka panjang.
Baca lebih lajut »
Tjahjo Kumolo Jelaskan Pentingnya GBHNTjahjo Kumolo, juga kader PDIP, menegaskan bahwa GBHN berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025.
Baca lebih lajut »
Mendagri: GBHN agar rencana pembangunan tidak terputusMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dibutuhkan agar rencana pembangunan tetap ...
Baca lebih lajut »
Soal GBHN, Mendagri: Harus Ada Rencana Jangka PanjangMendagri menilai bahwa Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Baca lebih lajut »