Mahfud mengatakan, pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang.
- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud Mahmodin merilis pernyataan keras terhadap situasi yang melanda Komisi Pemilihan Umum saat ini. Seperti diketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu baru saja memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari atas tindakan asusila."Pascaputusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya.
Lebih lanjut, dia bilang, Pilpres 2024 dan Pilleg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat. Idham juga menanggapi pernyataan Mahfud yang meminta pergantian seluruh komisioner KPU. Idham mengatakan saat ini tahapan Pilkada 2024 berjalan semestinya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Seusai Hasyim Asy’ari Diberhentikan DKPP, Apa yang Harus Dibenahi KPU?Berhentinya Ketua KPU Hasyim Asy’ari tidak menghentikan langkah KPU menyiapkan pilkada.
Baca lebih lajut »
Sindiran Menohok Mahfud ke KPU: Kini Tak Layak Jadi Penyelenggara PilkadaMahfud Md melontarkan sindiran menohok setelah Ketua KPU Hasyim Asy'ari terlibat kasus asusila. Mahfud menilai KPU tak layak jadi penyelenggara pilkada.
Baca lebih lajut »
Soroti Kasus Asusila Hasyim Asy'ari, Mahfud Sebut KPU Tak Layak jadi Penyelenggara PilkadaMahfud MD menyoroti kasus tindakan asusila yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Hasyim diberhentikan jabatannya oleh DKPP.
Baca lebih lajut »
Ungkap Borok Komisioner KPU, Mahfud: Tak Layak jadi Penyelenggara PilkadaDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Hasyim Asy&039;ari terbukti melakukan tindakan asusila terhadap Anggota PPLN Den Haag,
Baca lebih lajut »
Mahfud MD: KPU Kini Tak Layak Jadi Penyelenggara PilkadaMahfud MD mengaku mendapat kabar bahwa komisioner KPU kerap menggunakan fasilitas mewah ketika tugas di daerah namun bukan untuk peruntukkannya.
Baca lebih lajut »
KPU Kerepotan, Pengamat Sarankan KPU Sebaiknya Bersurat ke MK Soal Penerapan UU PilkadaPakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona merespons soal KPU RI kerepotan mengatur jadwal Pilkada Serentak 2024, tawarkan dua opsi.
Baca lebih lajut »