Kali ini lembaga anti rasuah menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada Rabu 5 Januari 2021.
Liputan6.com, Jakarta Bekasi kembali lagi didatangi Komisi Pemberantasan Korupsi . Sebelumya, pada 2018 KPK menangkap Bupati Bekasi Nenang Hasanah terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Central Business District Meikarta, di Cikarang. Jauh sebelumnya, Wali Kota Mochtar Mohammad juga tersandung korupsi pada 2012.
Selain Rahmat Effendi, KPK juga menjerat tersangka lainnya dalam OTT kali ini. Mereka adalah Camat Rawa Lumbu Makhfud Saifudin , Direktur PT MAM Energindo Ali Amril , Lai Bui Min alias Anen , Direktur PT Kota Bintang Rayatri Suryadi . Mereka dijerat sebagai pihak pemberi. Tim penindakan KPK pun menyita uang sekitar Rp 5 miliar."Seluruh bukti uang yang diamankan dalam kegiatan tangkap ini sekitar Rp 3 miliar dan buku rekening bank dengan jumlah uang sekitar Rp 2 miliar," ujar Firli.
"Boleh saja kita hari ini melakukan penangkapan, tapi esok kita turunkan deputi pencegehan untuk perbaikan sistem agar tak terjadi lagi kasus korupsi," sambungnya. Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, OTT sebenarnya efektif jika dibarengi dengan sanksi yang efektif.
Menurut dia, sebenarnya menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sudah cukup sebenarnya untuk membuat efek jera bagi para kepala daerah yang mencoba membandel. "Ketimbang hukuman mati yang berpotensi menyingkirkan lawan politik atau hanya sekedar basa-basi, yang hanya diperuntukan bagi koruptor yang bukan orang partai tertentu," jelas Feri.Pakar psikologi politik Hamdi Muluk menduga, masih banyaknya kepala daerah yang tak kapok melakukan korupsi lantaran harus mengembalikan ongkos politik yang besar saat maju.
Dia juga memandang, bukan hanya itu masalahnya. Konsekuensi dari terlalu banyak partai, kemudian tak mengakar di masyarakat membuat kader partai sulit diterima publik. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wali Kota Bekasi saat gelar operasi tangkap tangan hari Rabu di Bekasi. Begini reaksi sang wali kota saat dicecar pertanyaan wartawan.
Diluar itu, ada problem tentang etika politik yang tidak secara kuat tertanam dan dibangun oleh partai politik. Selain itu, lanjut dia, langkah pemerintah untuk penegakan anti korupsi pun semakin dipertanyakan oleh publik, terutama setelah adanya revisi pada UU KPK.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ironi Kota Bekasi, Dua Wali Kota Kena Jerat KPKWali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (RE) yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Satgas KPK, menambah daftar nama Wali Kota Bekasi yang kena jerat KPK. Wali...
Baca lebih lajut »
Wali Kota Terjaring OTT KPK, Pelayanan Publik Kota Bekasi Tetap BerjalanSekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Reny Hendrawati mengatakan perangkat daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat tetap memberikan pelayanan. Sumber:
Baca lebih lajut »
Ini Kronologi OTT Terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat EffendiRahmat Effendi diamankan di rumah dinas Wali Kota Bekasi, Rabu (5/1/2022).
Baca lebih lajut »
KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Sebagai Tersangka SuapKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.
Baca lebih lajut »
Kronologi Tangkap Tangan Wali Kota Bekasi Rahmat EffendiPenetapan Rahmat Effendi sebagai tersangka berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK 14 orang, termasuk Pepen pada Rabu, 5 Januari 2022 hingga Kamis, 6 Januari 2022.
Baca lebih lajut »