Satu-satunya cara agar PPKM tak lagi diperpanjang adalah dengan memenuhi target yang dapat mengendalikan pandemi Covid-19.
Liputan6.com, Jakarta Seperti sudah diduga, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 di Jawa dan Bali mulai 10 hingga 16 Agustus 2021.
Dia mencontohkan bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur di DKI Jakarta yang untuk rawat inap memang turun jauh, tapi yang ICU masih tinggi. Hal itu menandakan kasus kematian masih tinggi sehingga ada alasan kuat PPKM kembali diperpanjang. Artinya belum memenuhi indikator-indikator pengendalian.
Demikian pula soal kasus positif yang dinyatakan turun. Menurut dia, penurunan kasus sekarang ini tidak benar-benar menyatakan kasus itu turun, karena testing kita rendah. Kalau testing rendah artinya kasus juga rendah. Tapi, apakah benar di populasi itu kasusnya rendah, belum tentu. Menurut dia, vaksin itu harus dekat dengan rakyat, paling tidak di puskesmas. Jadi kalau mengirim vaksin dari pusat harusnya langsung ke puskesmas, karena puskesmas adalah layanan yang paling dekat dengan masyarakat.
"Ini mencegah agar usaha PPKM sebulan ke belakang tidak sia-sia akibat orang-orang yang abai," ujar dia. "Dari data saya akui ada perubahan yang baik, tapi belum signifikan karena kita melihat dari dua data utama di awal dan di akhir," ujar Dicky. Angka positif yang tinggi menjadi salah satu hal yang masih belum bisa dikendalikan selama PPKM. Hal ini dikarenakan cakupan tes tidak meningkat secara signifikan dan belum sesuai dengan skala penduduk di masing-masing daerah maupun eskalasi pandeminya.
"Saat ini vaksin sudah diterima di gudang Dinkes Provinsi ya, karena kita sudah mengirimkan dari minggu lalu," kata Nadia. "Ditunggu saja ya, ini masih satu hari pelaksanaan perpanjangan PPKM, nanti kita lihat lagi ya," tutup Nadia.2 dari 3 halamanBersiap Hidup Bersama CovidAda pandangan bahwa angka jumlah kasus Covid-19 yang dirilis pemerintah jauh lebih kecil dari fakta di lapangan. Dengan kata lain, saat ini sebenarnya masyarakat secara tidak langsung sudah hidup berdampingan dengan Covid-19.
"Kemudian dari 35% itu katakanlah sudah divaksin 25%-nya, artinya tinggal sisa 10% dari total populasi Jawa-Bali yang belum terinfeksi dan belum divaksin, jadi pelandaian angka kasus itu bisa terjadi," tegas Miko. "Bahwa menyiapkan roadmap hidup berdampingan memang harus seperti itu dan semua negara melakukan itu, negara-negara maju seperti Australia dan Singapura sudah melakukan itu," katanya, Selasa .
Selain itu, Dicky menambahkan, ke depan dunia kemungkinan akan menerapkan paspor vaksin. Sehingga, orang yang berpergian harus sudah divaksin Covid-19. Serta, negara maju cenderung akan menentukan jenis vaksin yang efektif. "Inilah sebabnya mengapa ini harus dilaksanakan secara bertahap, selain cakupan vaksinasinya sendiri yang masih belum mencapai target 50 persen di semua wilayah ya itu akan sulit dan jadi tidak fair untuk masyarakat," pungkas Dicky.Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, virus corona kemungkinan akan hidup cukup lama dengan masyarakat Indonesia.
Budi melanjutkan, protokol kesehatan yang mendampingi kehidupan masyarakat ke depan bisa benar-benar praktis. Misalnya berbasis digital atau teknologi informasi . Luhut menambahkan, kemungkinan kedepan nanti hidup bakal akan serba digital. Kemudian, kartu vaksinasi dan protokol kesehatan juga tetap diutamakan.
3 dari 3 halamanFokus Luar Jawa-BaliPemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 di Jawa dan Bali mulai 10 hingga 16 Agustus 2021. Keputusan ini diambil usai mempertimbangan berbagai aspek dan masukan berbagai ahli. Prasyarat untuk bisa masuk ke mal dan pusat perbelanjaan adalah dengan membuktikkan pengunjung membawa kartu vaksin Covid-19. Namun, bagi mereka yang berusia di bawah usia 12 tahun, serta usia di atas 70 tahun dilarang masuk.
Menurut dia, keputusan ini diambil karena kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa-Bali masih belum menurun. Berdasarkan hasil asesmen, ada 45 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang masih menerapkan PPKM Level 4. Dia menyampaikan ada 45 kabupaten/kota di 18 provinsi luar Jawa-Bali yang masuk kategori risiko tinggi dan menerapkan PPKM level 4. Sedangkan, 302 kabupaten/kota masuk asesmen level 3 dan 39 kabupaten/kota di level 2.
Untuk wilayah luar Jawa-Bali, pemerintah juga mengizinkan sekolah tatap muka digelar di wilayah PPKM level 3. Selain itu, pemerintah juga mengizinkan tempat ibadah di wilayah PPKM level 3 buka dengan kapasitas maksimal 50 persen.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Saat TKA Asal China Kembali Masuk Indonesia di Tengah PPKMAda 34 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 7 Agustus 2021.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM, Evaluasi Jawa-Bali Setiap PekanDalam masa perpanjangan PPKM, terdapat beberapa penyesuaian yang akan diujicobakan, yakni sektor perbelanjaan atau mal dan industri esensial yang berbasis ekspor atau penunjangnya. Sementara pelacakan terus diperbaiki. Polhuk AdadiKompas mawarkukun
Baca lebih lajut »
Penularan Covid-19 Masih Tinggi, PPKM Kembali DiperpanjangPemerintah putuskan periode PPKM level 2-4 di wilayah Jawa-Bali diperpanjang sepekan selama 10-16 Agustus 2021. Adapun PPKM level 2-4 di luar wilayah Jawa-Bali diperpanjang dua pekan, 10-23 Agustus 2021. Ekonomi AdadiKompas dimaswaraditya
Baca lebih lajut »
PPKM Level 4 Berakhir, DPR Ingatkan Pemerintah Hati-hati Lakukan PelonggaranAnggota Komisi IX DPR, Nurhadi berpandangan perlu pemetaan dan harus hati-hati dalam menurunkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) suatu daerah....
Baca lebih lajut »
Covid-19 Belum Terkendali, Politikus PKS Minta PPKM Level 4 Tetap DilanjutkanKetua DPP PKS Netty Prasetiyani mengatakan, kebijakan PPKM level 4 masih sangat diperlukan.
Baca lebih lajut »
Arsul Sani: DPR Perlu Selidiki Masuknya Puluhan TKA Asal China saat PPKM Level 4Anggota Komisi III DPR RI sekaligus wakil ketua MPR Arsul Sani minta DPR untuk menyelidiki masuknya 34 TKA China saat PPKM level 4 tkachina
Baca lebih lajut »