HEADLINE: Anggota BPK Pius Lustrilanang Terseret Kasus Suap Penjabat Bupati Sorong, Pengusutannya?

Indonesia Berita Berita

HEADLINE: Anggota BPK Pius Lustrilanang Terseret Kasus Suap Penjabat Bupati Sorong, Pengusutannya?
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 165 sec. here
  • 4 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 69%
  • Publisher: 83%

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan Anggota VI BPK Pius Lustrilanang dalam kasus suap pengondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah sorotan publik soal kasus dugaan pemerasan yang menyeret nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri. Lembaga antirasuah kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap sejumlah pejabat penyelenggara negara.

"Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 10 orang pada Minggu, 12 November 2023 yang berada di dua wilayah berbeda yaitu di Kabupaten Sorong dan Jakarta," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan. "Tentu keterkaitan Anggota VI BPK perlu sih meminta keterangan karena kita bekerja secara profesional," ujar Firli.

Namun demikian, Firli menyebut tak mau tergesa-gesa dalam mengusut hal itu. Pasalnya, ruang kerja Pius Lustrilanang sudah disegel tim penyidik KPK. Penyegelan itu dilakukan dalam rangka menjaga status quo agar ruangan tersebut tetap steril. "Ya berarti kalo digeledah sudah bener, jadi ketika suatu tempat disegel bukan main-main tentu ada petunjuk kenapa disegel, tapi kalau kita lihat dari sini apakah ada keterkaitan BPK Papua Barat dengan Pius ini yang mungkin akan ditelusuri penyidik berikutnya, kalau disegel kan harus digeledah, nah artinya memang diduga tempat adanya barbuk," kata Yudi kepada Liputan6.com, Rabu .

Sementara itu, Ahli Hukum Margarito Kamis menilai, dugaan keterlibatan Anggota VI BPK Pius Lustrilanang dalam kasus suap pengondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya belum memiliki bukti yang jelas. "Jadi menurut saya sejauh ini dia tidak bisa dikoalisikan sebagai orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi itu. Walaupun dianggap terlibat belum ada alasan yang cukup untuk menyatakan dia melakukan tindak pidana korupsi," jelasnya.

Untuk itu, ia menekankan harus ada proses perbaikan yang menyeluruh untuk memastikan tata kelola pemerintah. Proses perbaikan itu, kata Praswad, harus dilakukan melalui dua pendekatan. "Artinya, ketika BPK berfungsi secara optimal, bebas korupsi dan independent maka 80 persen persoalan korupsi akan terselesaikan karena terindentifikasi sejak tahap pemeriksaan awal terkait anggaran khususnya pada korupsi pengadaan barang dan jasa," jelasnya.

"Secara internal, BPK tidak mentolerir dan BPK memastikan akan menindak tegas oknum BPK yang terbukti pelanggaran kode etik maupun disiplin pegawai," ucapnya. Firli mengatakan, KPK awalnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengondisian temuan hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

"Selanjutnya para pihak yang diamankan beserta barang bukti dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan," jelas Firli. Terbaru, KPK juga telah menggeledah ruang kerja Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Pius Lustrilanang. Penggeledahan dilakukan setelah tim penindakan KPK menyegel ruangan Pius. Hanya saja Ali belum bersedia menjelaskan detail soal penggeledahan tersebut.4 dari 4 halamanProfil dan Harta Kekayaan Pius LustrilanangPius Lustrilanang adalah aktivis dan politikus yang lahir pada 10 Oktober 1968. Ia adalah anak dari pasangan Fransiska Sri Haryatni dan Profesor Djamilus Zainuddin.

Sebagai seorang aktivis Pius sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan advokasi terutama untuk membela masyarakat kecil yang tertindas. Di antaranya Pius pernah membela para petani di Badega, Jawa Barat.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KPK Geledah Ruang Kerja Anggota BPK Pius LustrilanangKPK Geledah Ruang Kerja Anggota BPK Pius LustrilanangKPK menggeledah ruang kerja Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang. Penggeledahan dilakukan setelah tim penindakan KPK menyegel ruangan Pius.
Baca lebih lajut »

KPK Geledah Ruang Kerja Anggota BPK Pius Lustrilanang Terkait OTT di SorongKPK Geledah Ruang Kerja Anggota BPK Pius Lustrilanang Terkait OTT di SorongKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini tengah melakukan penggeledahn di ruang kerja Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang.
Baca lebih lajut »

Pius Lustrilanang Akan Dipanggil KPK Terkait OTT di SorongPius Lustrilanang Akan Dipanggil KPK Terkait OTT di SorongKPK memastikan bakal memanggil anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang, terkait dugaan suap pengondisian temuan BPK di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.
Baca lebih lajut »

Sita Aset Achsanul Qosasi BPK, Kejagung Belum Temukan Rp40 Miliar Terkait Korupsi BTSSita Aset Achsanul Qosasi BPK, Kejagung Belum Temukan Rp40 Miliar Terkait Korupsi BTSKejagung telah menetapkan anggota BPK Achsanul Qosasi sebagai tersangka kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Dia diduga menerima suap senilai Rp40 miliar terkait proyek tersebut.
Baca lebih lajut »

Kejagung Tidak Lagi Pakai BPK untuk Usut Kasus Korupsi, Dinilai Tak Bersih?Kejagung Tidak Lagi Pakai BPK untuk Usut Kasus Korupsi, Dinilai Tak Bersih?Kejagung telah menetapkan anggota BPK Achsanul Qosasi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo.
Baca lebih lajut »

Pinjaman Fantastis untuk Calon Anggota LegislatifPinjaman Fantastis untuk Calon Anggota LegislatifCalon anggota legislatif diduga jadi sasaran pebisnis meminjamkan uang miliaran rupiah tanpa jaminan untuk kampanye. Metro AdadiKompas
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-13 19:11:03