Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dikabarkan menjadi tersangka dalam kasus suap PAW Harun Masiku yang ditangani KPK. Juru Bicara KPK enggan berkomentar, sementara PDIP membantah kabar tersebut.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dikabarkan telah menjadi tersangka terkait kasus suap Pergantian Antar Waktu ( PAW ) mantan calon legislatif PDIP , Harun Masiku , yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Terkait hal itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika masih enggan membuka lebih jauh perihal kabar tersebut. 'Saya akan coba cek terlebih dahulu infonya. Bila ada update akan disampaikan,' ujar Tessa Mahardika saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (24/12/2024).
Berdasarkan tangkapan layar dari dokumen yang diterima, penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024. Dalam tangkapan layar dokumen itu tertulis juga, bahwa tersangka Hasto Kristiyanto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan pemberian suatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022, bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024, dan seterusnya. Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Chico Hakim menampik informasi penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan terkait informasi yang beredar bahwa KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka serta menemukan bukti yang cukup terkait keterlibatan Hasto dalam kasus suap buronan Harun Masiku. 'Sampai detik ini belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya Pak Sekjen,' kata Chico, Selasa (24/12/2024). Chico berpandangan, politisasi hukum dalam kasus Harun Masiku terasa kuat
Hasto Kristiyanto KPK Harun Masiku PAW Suap PDIP Politisasi Hukum
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Eks Menkumham Yasonna Laoly Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap PAW Harun MasikuMantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI yang melibatkan buronan KPK, Harun Masiku. Yasona Laoly, yang juga Ketua DPP PDIP, mengaku diperiksa terkait perbedaan tafsir antara KPU dan PDIP tentang suara calon legislatif yang meninggal pada Pemilu 2019.
Baca lebih lajut »
KPK Upaya Penangkapan Harun Masiku, Alexsius Akim dan Kasus Suap PAWKPK terus berupaya menangkap Harun Masiku yang menjadi buronan dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. KPK memperbarui poster pencarian Harun dan menyita mobilnya yang terparkir selama dua tahun. Selain itu, KPK juga menggeledah Gedung BI untuk mencari informasi terkait kasus tersebut. MAKI menggugat pengurusan kasus suap PAW ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Baca lebih lajut »
KPK Jamin Pencarian Harun Masiku Tak Dihentikan saat Pimpinan BergantiKOMISI Pemberantasan Korupsi KPK memastikan pencarian buronan Harun Masiku tidak akan terhenti meski pimpinan KPK berganti
Baca lebih lajut »
Yasonna Laoly Dipanggil KPK dalam Kasus Suap Harun MasikuMantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Pemeriksaan Yasonna terkait kebutuhan surat permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung dan lokasi terakhir Harun Masiku.
Baca lebih lajut »
Yasonna Laoly Diperiksa KPK dalam Kasus Suap Harun MasikuMantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku terkait penggantian calon DPR.
Baca lebih lajut »
Yasonna Laoly Dipanggil KPK Sebagai Saksi dalam Kasus Harun MasikuYasonna Laoly, mantan Menteri Hukum dan HAM, dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku. Pemanggilan ini terkait dengan informasi soal kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan permintaan fatwa ke Mahkamah Agung soal perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal pada Pemilu 2019.
Baca lebih lajut »